<

Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang & Isu SARA Panwascam Benteng

Selayarnews.com – Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Benteng  Menggelar sosialisasi pengawasan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur SulSel tahun 2018 dan penandatangan Deklarasi tolak dan lawan politik uang dan sara untuk pilkada tahun 2018 yang berintegritas (Senin 26/03/2018) di Cafe Mr.Yess Benteng Selayar.

Hadir dalam kegiatan ini Abd Kadir Divisi Pengawasan Paswaskab, Drs. Sirajudin dari Panwaskab, Nurwalid Ketua Panwascam Benteng, Pattan tonra Camat Benteng, Para Kepala Lingkungan se Kecamatan Benteng.

Dalam sambutannya Nurwalid Ketua Panwascam Benteng Menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah sosialisasi  pengawasan pilgub tahun 2018.

“Tujuan sosialisasi ini adalah agar seluruh masyarakat dan unsur elemen bisa berpartisipasi dalam rangka pengawasan pilgub 2018 dan kemudian sekiranya dapat menyimak materi yang di sampaikan” Ujar Nurwalid.

Patta Tonra camat Benteng  dalam sambutannya menyampaikan bahwa
kegiatan pengawasan jangan sampai keluar dari dasar UUD dan PKPU yang di awali dengan sosialisasi seperti ini kemudian dilanjutkan dengan penguatan kelembagaan,patroli dan monitoring.

“kita yang hadir mempunyai kewajiban untuk memilih dan mengawasi secara pribadi dan bertanggung jawab apa informasi yang kita peroleh” Ujar Patta Tonra.

Dalam kegiatan ini dilakukan penandatanganan Deklarasi Anti Money politik dan Lawan Politik SARA.

Abd Kadir dari Pamwaskab Kep Selayar dalam materinya menjelaskan secara detail isi dari UU no. 10 tahun 2016.

Penyampaian materi Netralitas TNI POLRI ASN KADIS dan KADES dibawakan oleh  Drs. Sirajudin ( Panwaskab ).

“Dalam perwujudannya PNS hanya dapat menjalankan pekerjaan kalau pekerjaan tersebut untuk kepentingan kelancaran pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan, juga kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, bukanlah untuk kepentingan subjektif dari seseorang walaupun yang bersangkutan adalah pimpinan” Ujar Sirajuddin.

” Dalam hal ini, loyalitas tidaklah hanya diukur dari segi kepatuhan seseorang pada pribadi pimpinan,tetapi kepatuhannya menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang dibebankan kepadanya, serta ketaatannya dalam menjalankan dan menegakkan peraturan perundang-undangan” Tutup Sirajuddin.

****

As