​Penentuan PDH Motif Selayar Dipertanyakan Asal Usulnya.

​Penentuan PDH Motif Selayar Dipertanyakan Asal Usulnya.

Selayarnews.com – Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memunculkan identitas Keselayaran adalah dengan berupaya menjadikan Pakaian Khas Daerah (PDH) Batik khas Selayar sebagai salah satu uniform yang akan digunakan oleh Jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bernomor 800/123/III/2017/Orpeg.

Hal ini menjadi sorotan khusus dari berbagai kalangan. Salah satunya oleh budayawan muda Selayar H. Rakhmat Zaenal. Rakhmat mengharapkan agar upaya pengembangan Ekonomi kreatif berbasis budaya yang saat ini menjadi dasar pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kepulauan Selayar harus sedapat mungkin mengangkat identitas budaya lokal dan tidak sekedar berbatik ria.

Salah satunya adalah dalam menetapkan PDH batik bermotif khas Selayar harus dilakukan dengan kajian budaya dan sejarah keselayaran yang ada.

Menurut Rakhmat Zaenal bahwa corak Selayar memiliki kekhasan motif dan tercatat dalam sejarah pernah menjadi favorit di nusantara dan dunia.

” Corak motif khas Selayar itu ada dan motifnya jelas  berdasarkan hasil kajian sejarawan dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Dari referensi penelitian-penelitian tersebut, saya ketahui bahwa kain khas Selayar pernah jaya di nusantara dan dunia pada sekitar Tahun 1700-an. Saat itu tekstil Selayar menjadi produk unggulan di Nusantara dan Dunia”. Jelas Rakhmat .

Penulis Buku “Kearifan Budaya Lokal Selayar (2016) ini”, meminta agar penentuan PDH khas daerah Selayar tidak tergesa-gesa. Karena Selayar sudah memiliki kekayaan budaya khas yang patut diperkenalkan kembali kepada dunia, sebagai warisan budaya asli yang kita miliki.

Salah satu corak khas Selayar

Dilain pihak, salah seorang masyarakat kepada Selayarnews mengharapkan agar upaya penggunaan PDH bermotif khas Selayar ini tidak memberatkan pegawai, yang mana disebutkan bahwa ia mendengar bahwa harga perlembarnya mencapai Rp. 250.000,-. “Ini tentu akan memberatkan pegawai khususnya pegawai non pns itu gajinya paling Rp.400.000 perbulan itupun masih banyak yang pegawai sukarela”, tutupnya. (DA)

%d blogger menyukai ini: