Selayarnews– Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus melakukan upaya untuk menekan angka stunting yang saat ini masih cukup tinggi dengan prevalensi 32,1 persen. Angka ini merupakan angka ke 6 tertinggi di Sulawesi Selatan, sekaligus diatas prevalensi rata-rata Provinsi yaitu 27,4 % dan Nasional 21,6%.
Wakil Bupati H.Saiful Arif selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam Rapat Koordinasi percepatan penurunan stunting, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Kamis (10/8/2023) mengungkapkan Implementasi percepatan penurunan stunting sudah dlaksanakan dengan 9 layanan intervensi spesifik dan 11 layanan intervensi sensitif dan kerangka lima pilar.
“Walaupun beberapa catatan masih perlu kita tingkatkan evaluasi dan koreksi menjadi modal kita untuk memperlancar akselerasi di sisa waktu yang ada. Semoga TPPS menjadi orang penting dalam mobilisasi percepatan penurunan stunting di lapangan mulai dari kabupaten Kecamatan serta desa kelurahan,” ungkap Saiful Arif.
Dari catatan redaksi selayarnews Penanganan Stunting secara massif sudah dimulai sejak Tahun 2018, pada pertemuan implementasi penanganan stunting melalui pemanfaatan data e_PPGBM Surveilans Gizi Tingkat Kabupaten Selayar yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel , Kamis (3/12/2020) di Aula Rayhan Square Hotel dengan melibatkan camat dan kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar dr. H. Husain, M. Kes mengungkapkan bahwa Pihaknya menargetkan dapat mencapai Zero Stunting pada Tahun 2021.
“Data Riskesdas tahun 2018 Provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat ke-4 angka stunting tertinggi secara nasional, dan Kabupaten Kepulauan Selayar pada urutan ke-3 se-Sulawesi selatan dengan angka prevalensi stunting 46,0%. Namun, dengan adanya SSGBI tahun 2019 turun menjadi 32,7%,” terang Dr. Husaini.
Saat itu ia menyebutkan data stunting dari e-PPGBM, berdasarkan hasil pengukuran turun menjadi 19,08% periode bulan Februari tahun 2020, dan pengukuran di bulan Agustus naik sebesar 21,64%. Hal ini disebabkan karena banyaknya balita yang tidak terukur pada bulan Agustus di bandingkan bulan Februari.
” Kabupaten Selayar sebagai kabupaten lokus stunting diharapkan tahun depan angka stunting semakin menurun dan sudah berada di posisi zero persen sesuai harapan pemerintah kepulauan Selayar” kata Dr. Husaini (10/08/2020).
Berselang 3 Tahun pasca pertemuan tersebut terungkap fakta bahwa ternyata dengan berbagai upaya yang dilakukan, dengan melibatkan banyak pihak serta program berkesinambungan dari Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan hingga ke tingkat Desa, ternyata prevalensi Stunting justru bertambah menjadi 32,1 %.
Apa yang salah ?
Pelaksanaan program percepatan penurunan Stunting ini sebelumnya telah menjadi sorotan, bahkan langsung dikritik oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, alokasi anggaran dari pemerintah terkait pengentasan stunting banyak yang tidak tepat sasaran.
Menurut dia, dari hasil evaluasi ditemukan penggunaan anggaran yang seharusnya buat mengentaskan stunting dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah justru sebagian besar digunakan buat rapat dan perjalanan dinas.
Jokowi mengungkap, ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai Rp 10 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, mayoritas justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.
“Contoh, ada anggaran stunting, 10 miliar, coba cek liat betul untuk apa 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023) yang lalu.
“Baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri (Menteri Dalam Negeri), coba saya mau lihat 10 miliar untuk stunting. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar,” tuturnya.
Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar, yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting,” ujar Jokowi.
Mari kita tengok lagi, Dalam rapat koordinasi yang dilangsungkan hari ini ketua Panitia Pelaksana Kabid Dalduk Penyuluhan dan Penggerakan DP3AP2KB Marlina, SE dalam laporannya memaparkan tujuan diselenggarakannya Rakor ini adalah meningkatkan peran anggota TPPS dalam percepatan penurunan Stunting serta terselenggaranya pelaporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting tingkat Kepulauan Selayar.
Jadi kesimpulannya, empat Tahun Pasca Penetapan Zero Stunting 2021, 4 Bulan pasca Presiden Jokowi menegur Anggaran penanganan stunting yang lebih banyak pada Anggaran Rapat dan SPPD, ternyata kita masih berkutat pada peningkatan peran tim TPPS dan Pelaporan, Kapan Aksinya? (Red)
