Selayarnews– Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Benteng menggelar Press Release capaian APBN sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022, di Kantor KPPN Benteng, Kamis (24/11/2022).
Kepala KPPN Benteng, Arwin Fathurrakhman mengatakan realisasi belanja sampai dengan 31 Oktober 2022 sebesar 302,15 Miliar atau sebesar 71,39% dari total pagu anggaran sebesar 423,25 milyar.
“Bila dibandingkan dengan tahun 2021 (yoy), realisasi belanja secara persentase mengalami kontraksi sebesar 1,41% dikarenakan adanya perlambatan realisasi belanja modal,” kata Arwin.
Lanjut Arwin, meskipun demikian belanja modal menjadi penyumbang realisasi yang tertinggi secara persentase yaitu sebesar 14,72 milyar atau 92,55% dari pagu anggaran sebesar 15,90 milyar.
“Sementara realisasi belanja DAK Fisik sampai dengan 31 Oktober 2022 sebesar 90,20 milyar rupiah atau 55,33% dari pagu belanja. Apabila dibandingkan dengan realisasi DAK Fisik periode yang sama di tahun 2021, realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 26,01 milyar rupiah atau tumbuh 40,52%,” jelas Arwin.
Arwin menyampaikan pada tahun 2022, KPPN Benteng mulai menyalurkan alokasi DAK Fisik bagi Kabupaten Kepulauan Selayar. Jumlah pagu DAK Non Fisik tahun 2022 sebesar 29,56 milyar rupiah.
“DAK Non Fisik, berupa dana untuk Bantuan Operasional Sekolah bagi sekolah-sekolah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan-Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan. Sampai dengan 31 Oktober 2022, DAK Non Fisik yang terealisasi mencapai 27,38 milyar atau 92,65%,” ucapnya.
Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Oktober 2022 sebesar 56,09 milyar rupiah atau mencapai 78,96% dari pagu tahun 2022 yang sebesar 71,05 milyar rupiah.
“Walaupun secara nominal penyaluran menurun namun dari sisi persentase penyerapan anggaran, realisasi Dana Desa per 31 Oktober 2022 tumbuh 0,36%,” ujar Arwin.
Arwin juga menyebut data pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), jumlah penyaluran kredit UMi pada periode sampai dengan 31 Oktober 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 161,6 juta rupiah untuk mendanai 37 debitur pelaku usaha mikro.
“Jumlah tersebut mengalami penurunan yang signifikan, mencapai 65,91 % jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021,” tutupnya. (Cnr)
