Selayarnews.com – Selasa, 20 Februari 2018, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga (KL) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan.
Rakornas bertema “Sinergi Membangun Negeri: Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan menuju SDM yang Kompetitif”, dibuka langsung oleh Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, dihadiri seluruh KL Pengguna Anggaran (PA) APBN.
Dikutip dari situs Ditjen Perbendaharaan (DJPb), Menkeu menyampaikan bahwa Rakornas dilaksanakan sebagai respon terhadap sorotan masyarakat akan pengelolaan APBN. Karena APBN merupakan uang masyarakat, maka masyarakat berhak menuntut anggaran dilaksanakan dengan baik.
Adanya tolok ukur Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang diterapkan oleh DJPb menjadi bukti untuk menakar keberhasilan pengelolaan APBN.
IKPA : Konsep dan Implementasi
IKPA mulai diterapkan oleh DJPb sejak tahun 2017 meliputi 4 aspek penilaian yang dirinci menjadi 10 indikator, meliputi: 1) Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran; 2) Efektivitas pelaksanaan kegiatan; 3) Efisiensi pelaksanaan kegiatan; dan 4) Kepatuhan terhadap regulasi.
Tujuan penerapan IKPA dapat disarikan sebagai berikut:
Upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belanja pemerintah, sehingga berdampak pada multiplier effect lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Mendorong perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga tidak membebani keuangan pemerintah dengan opportunity cost besar akibat kesalahan perencanaan dan pengelolaan kas.
Mendorong peningkatan kualitas belanja pemerintah untuk menghindari inefisiensi belanja sehingga multiplier effect atas belanja pemerintah yang dihasilkan lebih optimal.
Hasil pelaksanaan atas 4 aspek tersebut menjadi tolok ukur penilaian IKPA seluruh KL. Dalam upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi penilaian, IKPA diukur secara sistem melalui Aplikasi OMSPAN yang dapat diakses oleh semua KL.
Berbagai indikator menunjukkan terjadinya kualitas pelaksanaan anggaran yang cukup signifikan di hampir seluruh KL pada tahun 2018. Jumlah revisi anggaran berkurang drastis 13.686 dari sekitar 52.000, yang dapat diartikan bahwa perencanaan anggaran dan kegiatan semakin baik.
Data perencanaan kas semakin akurat, sehingga Kemenkeu dapat mengelola kas dengan lebih baik. Indikator paling nyata terlihat adalah tidak terjadinya penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun, sesuatu hal yang lumrah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Dari penilaian kinerja pelaksanaan anggaran KL tahun 2018, rerata nilai IKPA seluruh KL mencapai 93,1 dari indeks maksimal 100 atau meningkat dari indeks 82,19 tahun sebelumya.
Peringkat IKPA KL tahun 2018 sebagai berikut:
KL dengan Pagu Besar ( > dari Rp10 triliun): Peringkat 1 Kementerian Keuangan, Peringkat 2 Kementerian Kesehatan, dan Peringkat 3 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
KL dengan Pagu Sedang (Rp2,5 triliun s.d. Rp10 triliun): Peringkat 1 Kementerian Luar Negeri, Peringkat 2 Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Peringkat 3 Kementerian Dalam Negeri.
KL dengan Pagu Kecil (kurang dari Rp2,5 triliun): Peringkat 1 BPKP, Peringkat 2 Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Peringkat 3 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Implementasi di Daerah
Nilai IKPA nasional sejatinya berasal dari konsolidasi seluruh satker KL di penjuru negeri. Satker bermitra dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses pelaksanaan anggaran di daerah.
Berkualitas atau tidaknya pelaksanaan anggaran KL di tingkat nasional, sangat tergantung dengan kondisi satker di daerah.
Di Kabupaten Selayar, terdapat 28 satker yang merupakan instansi vertikal 16 KL. Total dana yang dikelola mencapai Rp445 miliar, dan realisasi anggaran sebesar Rp422 miliar atau 94,85%.
IKPA konsolidasi satker mitra KPPN Benteng tahun 2018 mencapai 96,54 atau lebih tinggi dari IKPA nasional 93,1. Peringkat IKPA satker menunjukkan hasil berikut: KPPN Benteng sebagai Peringkat I dengan nilai IKPA 99,38, UPP Jampea menduduki Peringkat II dengan nilai 99,31, dan MAN Kabupaten Kepulauan Selayar berada di Peringkat III dengan nilai 99,28.
Catatan positif kinerja pelaksanaan anggaran satker di Kabupaten Selayar tahun 2018, antara lain: akuratnya perencanaan kas, kepatuhan penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan pihak ketiga secara tepat waktu, dan realisasi anggaran yang melebihi target.
Membaiknya kinerja pelaksanaan anggaran pada KL memunculkan pertanyaan: apakah pelaksanaan anggaran di KL sudah bebas dari tindak koruptif? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan audit lebih lanjut oleh aparat pengawas fungsional maupun aparat hukum.
Namun setidaknya, perbaikan tata kelola terus dikumandangkan oleh jajaran pemerintah, khususnya Kemenkeu yang berposisi sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) (*)
