Apa tantangan yang harus dihadapi Inggris setelah keluar dari Uni Eropa?

0

Selayarnews.com – Kubu yang mengkampanyekan agar Inggris keluar dari Uni Eropa telah memenangkan referendum. Ini berarti Inggris sekarang sudah pasti akan keluar dari kelompok beranggotakan 28 negara itu, proses yang dikenal dengan istilah Brexit. Apa artinya bagi Inggris dan Uni Eropa (EU)?

Kesepakatan khusus Inggris dibatalkan

Kesepakatan yang dirundingkan Perdana Menteri David Cameron dengan Uni Eropa pada bulan Februari memberikannya status khusus, sekarang akan dicabut.

Inggris mendapatkan jaminan tidak akan dibedakan meskipun berada di luar negara-negara yang menggunakan mata uang euro atau eurozone. Hal ini melindungi otorita Kota London, pusat keuangan terbesar Eropa.

Sebagai imbalannya, Inggris berjanji tidak akan menghambat integrasi eurozone yang lebih jauh.

Jika Inggris berhasil merundingkan kelanjutan akses ke pasar tunggal Uni Eropa berdasarkan perlakuan khusus maka kesepakatan ini kemungkinan besar tidak akan memasukkan pengamanan nondiskriminatif.

Perundingan penarikan diri

Cameron sekarang mengatakan akan mengundurkan diri pada bulan Oktober dan akan menyerahkan kepada penggantinya peran untuk menerapkan prosedur Pasal 50 Uni Eropa untuk merundingkan pengunduran diri Inggris.

Pasal 50 Traktat Lisbon, yang tidak pernah diterapkan sebelumnya, menentukan batas dua tahun untuk mencapai kesepakatan. Pada umumnya dipandang sebagai batas waktu yang tidak bisa diubah, yang hanya dapat diperpanjang jika semua negara anggota menyetujuinya.

Proses ini mewajibkan Inggris untuk mencabut 80.000 halaman hukum yang mengikat Inggris dengan Uni Eropa. Sebagian masih dapat dipertahankan, karena sejumlah kebijakan Uni Eropa juga didukung negara bukan UE, seperti Norwegia dan Swiss.

Berdasarkan “kesepakatan perceraian” ini, Inggris dan Uni Eropa harus menyepakati cara membagi aset, mengatasi masalah anggaran UE dan hak di masa depan warga EU di Inggris dan sebaliknya.

Kesepakatan ini memerlukan persetujuan sebagian besar anggota EU, selain Parlemen Eropa dan Inggris.

Hubungan baru perdagangan

Perundingan untuk menentukan pengaturan baru perdagangan Inggris-EU dapat dimulai selama periode perundingan dua tahun penarikan keanggotaan, meskipun hal ini tidak terpaku pada periode itu.

Jika Uni Eropa menunggu pengunduran diri resmi Inggris, perundingan dapat berjalan selama lebih lima tahun. Sebelum perundingan tercapai, Inggris akan berdagang dengan UE berdasarkan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Ini berarti pengekspor Inggris akan membayar tarif impor EU dan menghadapi hambatan nontarif, sama dengan ketika Cina dan Amerika Serikat berdagang dengan EU. Bisnis jasa Inggris, yang merupakan 80% dari ekonomi negara, akan kehilangan akses kemudahan terhadap pasar tunggal Uni Eropa.

Kesepakatan perdagangan bebas yang dirundingkan EU dengan 53 negara, termasuk Kanada, Singapura dan Korea Selatan, tidak lagi berlaku untuk Inggris. Jika Inggris menginginkan keuntungan dari kesepakatan itu, maka harus dilakukan perundingan ulang.

Tidak lagi perlu membayar anggaran

Jadi sumbangan netto Inggris saat ini sebesar £8,5 miliar atau Rp158 triliun per tahun akan tetap berada di Inggris, yang berarti bisa dipakai untuk layanan kesehatan National Health Service atau menghapus pajak pertambahan nilai BBM.

Tetapi petani Inggris tidak akan lagi menerima pembayaran langsung dari Uni, senilai £2,4 miliar atau Rp44 triliun seperti yang diterima pada tahun 2015.

Tantangan imigrasi

Inggris akan berusaha mengurangi imigran dari Uni Eropa, kemungkinan lewat sistem berdasarkan angka seperti Australia, dengan memberikan prioritas kepada pekerja berketerampilan tinggi dan menolak yang berketerampilan rendah. Sebagian besar pencari kerja dari EU akan diperintahkan untuk pergi.

Tetapi Inggris pertama-tama harus memastikan status hampir 2,2 juta pekerja EU yang tinggal di Inggris. Peraturan tentang pertemuan keluarga juga akan menjadi lebih ketat. Tetapi pembatasan pergerakan ini tidak akan diterapkan dalam dua tahun.

Saat ini sekitar dua juta warga Inggris tinggal di negara-negara Uni Eropa, sehingga kemungkinan besar mereka akan mengalami perlakuan yang sama.