Pembayaran THR/Gaji 13 dan Dampaknya terhadap Perekonomian Daerah dalam Jangka Pendek

0

Oleh: Ikhwan Mahmud, SE, M.SE (Kepala KPPN Benteng)

Selayarnews.com – Pemerintah di akhir Mei lalu menerbitkan paket regulasi yang mengatur mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara serta para Pensiunan/Penerima Tunjangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18, 19, dan 20 Tahun 2018 yang diikuti dengan penerbitan petunjuk teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 95/PMK.05/2018, 96/PMK.05/2018, 97/PMK.05/2018, dan 98/PMK.05/2018.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI) melalui akun media sosial resminya dan telah dikutip oleh berbagai media daring menyampaikan bahwa pemberian THR ditujukan agar aparatur negara dapat merayakan Idul Fitri dengan lebih baik, sedangkan Gaji-13 ditujukan untuk membantu aparatur negara dalam menghadapi tahun ajaran baru anak sekolah.

SMI mengharapkan pemberian THR akan memiliki efek multiplier bagi ekonomi di daerah karena mayoritas dana THR akan digunakan untuk merayakan Idul Fitri di kampung halaman.

Regulasi tersebut tentunya disambut gembira oleh para penerima hak atas THR, walaupun laiknya kebijakan populis yang lain, memunculkan riak di masyarakat maupun beberapa pemda yang merasa tidak memiliki kemampuan untuk membayar THR bagi ASN.

Siaran pers Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa total THR untuk gaji dianggarkan sebesar Rp5,24 triliun. Sedangkan THR untuk tunjangan kinerja sebesar Rp5,79 triliun, THR pensiunan Rp6,85 triliun. Adapun total Gaji-13 dianggarkan sebesar Rp5,24 triliun, tunjangan kinerja ke-13 sebesar Rp5,79 triliun, dan tunjangan ke-13 sebesar Rp6,85 triliun, sehingga total alokasi anggaran yang disediakan pemerintah pusat sebesar Rp35,76 triliun.

Dampak terhadap Perekonomian

Terlepas dari pro kontra yang timbul, pemberian THR (dan Gaji 13) secara teoritis akan memberikan dampak jangka pendek (short-term), sebagaimana harapan SMI mengenai efek multiplier bagi perekonomian di daerah.

Dalam teori ekonomi dikenal istilah Fiscal Multipliers untuk menggambarkan dampak kebijakan fiskal pemerintah melalui APBN terhadap output (PDB/PDRB). “Secara umum Fiscal Mutipliers digambarkan sebagai rasio perubahan terhadap output akibat perubahan diskresi kebijakan belanja pemerintah atau pendapatan” (Spilimbergo dkk, 2009).

Dampak langsung pemberian THR menjelang libur lebaran adalah meningkatnya daya beli yang akan meningkatkan kinerja sektor riil, antara lain sektor jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang dapat berujung pada peningkatan PDRB di setiap daerah yang didatangi para pemudik.

Dari Survei Konsumen yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) pada bulan Mei 2018 dan dilansir melaui website resmi BI, Indeks Keyakinan Konsumen Mei 2018 sebesar 125,1, lebih tinggi dibandingkan dengan 122,2 pada bulan sebelumnya. Salah satu faktornya didorong oleh adanya THR dan menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Dampak terusan setelah libur lebaran akan terus dirasakan mengingat pembayaran Gaji-13 baru akan dilaksanakan mulai awal Juli 2018 mendatang.

Hal lain yang patut diwaspadai dari peningkatan daya beli masyarakat adalah peningkatan inflasi, yakni meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Salah satu penyebab inflasi antara lain meningkatnya sisi permintaan yang tidak diimbangi dengan jumlah suplai (demand-pull inflation).

Peningkatan daya beli dapat mengakibatkan terjadinya inflasi yang tidak terkendali apabila ketersediaan pasokan barang tidak dijaga dengan baik oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan.

Hal tersebut tentunya akan menjadi sisi negatif dari pemberian THR, dimana THR hanya dinikmati oleh sebagian orang, namun dampak inflasi akan mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu diperlukan upaya optimal oleh pemerintah dan BI beserta Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi untuk menjaga tingkat inflasi stabil dan terkendali.

Proses penyaluran THR/G13

Proses penyaluran THR bagi pemerintah pusat yang dibayarkan melalui APBN, saat ini sedang berlangsung. THR dibayarkan sebelum libur lebaran, dan Gaji-13 rencana dibayarkan mulai awal Juli 2018.

Upaya memastikan THR bisa diterima oleh penerima hak terus dikebut oleh Kementerian Keuangan dengan target penyaluran 100% sebelum libur lebaran, dan hampir seluruhnya telah tercapai sebelum tanggal 8 Juni 2018.

Penyaluran THR bagi pegawai pusat dilaksanakan melalui KPPN di seluruh Indonesia, termasuk KPPN Benteng dengan wilayah kerja Kabupaten Selayar.

KPPN Benteng yang merupakan salah satu unit vertikal Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, hingga 7 Juni 2018 telah menyalurkan THR kepada sekitar 850 penerima dengan total nilai mencapai Rp3,31 miliar untuk para pegawai instansi vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Selayar.

Jumlah tersebut belum termasuk untuk pegawai yang Gaji dan Tukin THR-nya dibayar langsung melalui Kantor Pusat masing-masing satker, dan juga tidak termasuk untuk para ASN Pemda yang pembayarannya melalui beban APBD.

Pemberian THR dan Gaji-13 diharapkan tidak hanya memberikan secercah senyum bagi para aparatur pemerintah, namun juga bagi berbagai sektor riil yang akan menerima “transfer of fund” dari para aparatur pemerintah. Itulah hakikat dari fungsi distribusi APBN, yang dimaknai sebagai peran APBN untuk menciptakan prinsip keadilan dan kepatutan melalui upaya redistribusi sumber daya ekonomi antar wilayah/daerah serta masyarakat

****”

DA