Oleh :

Zulfinas Indra

(Pengamat Pemilu dan Mantan Ketua  KPU Kep. Selayar Periode 2008-2013)

Selayarnews.com – Salah satu issu yang selalu menggairahkan dalam Pileg adalah keberadaan daerah pemilihan. Menurut Kartawidjaja dan Pramono (2007) daerah pemilihan dapat diartikan sebagai “wilayah kompetisi” bagi seluruh kontestan pemilu untuk meraih suara. Dengan begitu pada akhirnya nanti setiap wakil rakyat yang duduk di parlemen memiliki basis daerah pemilihan dimana konstituen diwilayah itu diwakilinya. Besaran daerah pemilihan (district magnitude) atau jumlah kursi atau mandat yang disediakan untuk sebuah daerah pemilihan. Sementara itu Surbakti (2013) menyatakan bahwa  daerah pemilihan yang jelas akan memungkinkan warga negara yang berhak memilih dan terdaftar sebagai pemilih secara sah dihargai sebelum, saat, dan setelah memilih wakil mereka.

Penyusunan daerah pemilihan tidak dalam konteks untuk dilelang sehingga penawar tertinggi yang kemudian akan dipilih karena tentu partai politik kepentingan masing-masing. Menurut IDEA (2002) menyatakan bahwa praktik penetapan daerah pemilihan harus memperhatikan 3 prinsip universal yaitu : keterwakilan, kesetaraan kekuatan suara, serta timbal balik dan non diskriminasi. Pengalaman selama 3 kali menyusun daerah pemilihan yaitu  pada Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan 2014 dapat menjadi referensi dalam konteks Pemilu 2019. Dengan 11  kecamatan maka terbuka opsi untuk membagi Kabupaten Kep. Selayar menjadi 3-6 daerah pemilihan.  Pada Pemilu 2004 dengan jumlah penduduk 109.574 yang tersebar pada 9 kecamatan maka ditetapkan 5 daerah pemilihan. Jumlah ini bertahan sampai pada Pemilu 2014 sekalipun terjadi peningkatan Jumlah penduduk menjadi 121.840 dan terjadi pemekaran menjadi 11 kecamatan. Pada Pemilu 2014 jumlah penduduk meningkat menjadi 130.486 yang tersebar di 11 kecamatan ditetapkan 3 daerah pemilihan sehingga berkurang dari Pemilu 2009.

Sesuai ketentuan Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka penyusunan  daerah pemilihan harus memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan. Prinsip ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

Sesuai dengan Data Agregat Kependudukan (DAK2) yang diserahkan Kemendagri kepada KPU (17/12/2017) maka jumlah penduduk Kabupaten Kep. Selayar sebanyak 135.809 orang. Dari data ini maka peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2003 sebesar 13.969 orang (11,46%) atau hanya 0,82% per tahun. Untuk masing-masing kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut : Benteng 24.054 orang, Bontoharu 14.290 orang, Bontomatene 13.816 orang, Bontomanai 14.031 orang, Bontosikuyu 15.251 orang, Pasimasunggu 8.335 orang, Pasimarannu 10.495 orang, Taka Bonerate 13.200 orang, Pasilambena 7.650 orang, Pasimasunggu Timur 7.873 orang dan Buki 6.814 orang. Dari jumlah ini dibagi dengan 25 kursi DPRD maka didapatkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) sebesar 5.432.

Inilah yang kemudian menjadi acuan dalam melakukan simulasi terhadap 4 opsi (3-6 daerah pemilihan). Opsi 3 daerah pemilihan meliputi : Kep. Selayar 1 dengan 6 kursi (Bontomanai, Bontomatene dan Buki),  Kep. Selayar 2 dengan 10 kursi (Benteng, Bontoharu dan Bontosikuyu) dan Kep. Selayar 3 dengan 9 kursi (Pasilambena, Pasimarannu, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur dan Taka Bonerate). Opsi 4 daerah pemilihan meliputi : Kep. Selayar 1 dengan 3 kursi (Pasilambena dan Pasimarannu), Kep. Selayar 2 dengan 6 kursi (Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur dan Taka Bonerate), Kep. Selayar 3 dengan 10 kursi ( (Benteng, Bontoharu dan Bontosikuyu) dan Kep. Selayar 4  dengan 6 kursi (Bontomanai, Bontomatene dan Buki). Opsi 5 daerah pemilihan meliputi : Kep. Selayar 1 dengan 3 kursi (Pasilambena dan Pasimarannu), Kep. Selayar 2 dengan 5 kursi (Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur dan Taka Bonerate), Kep. Selayar 3 dengan 6 kursi ( (Bontosikuyu dan Bontoharu) Kep. Selayar 4  dengan 7 kursi (Benteng dan Bontomanai), dan Kep. Selayar 5  dengan 4 kursi (Bontomatene dan Buki). Opsi 6 daerah pemilihan meliputi : Kep. Selayar 1 dengan 3 kursi (Pasilambena dan Pasimarannu), Kep. Selayar 2 dengan 3 kursi (Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur), Kep. Selayar 3 dengan 5 kursi (Taka Bonerate dan Bontosikuyu), Kep. Selayar 4  dengan 5 kursi (Bontoharu dan Bontomanai),  Kep. Selayar 5   dengan 5 kursi (Benteng) dan Kep. Selayar 6  dengan 4 kursi (Bontomatene dan Buki).

Kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai (one man, one vote, one value). Dari hasil simulasi yang dilaksanakan dengan mengacu kepada perolehan suara sah partai politik pada Pemilu 2014 dengan penetapan jumlah kursi berdasarkan sistem Divisor Sainte Langue yang akan digunakan pada Pemilu 2019 maka diperoleh selisih nilai kursi di setiap daerah pemilihan yang terendah adalah pada opsi 3  Daerah pemilihan yaitu 643 suara.

Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional yaitu mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Jumlah kursi yang terbesar adalah opsi 3 Daerah pemilihan (6-10 kursi) dan mengacu kepada perolehan suara sah partai politik pada Pemilu 2014 maka dari 12 partai politik yang mendapatkan kursi sebanyak 10 partai politik dengan akumulasi suara sebanyak 71.356 (98,3% dari Jumlah suara sah).

Proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan. Untuk proporsionalitas ini maka pilihannya   pada   opsi 6 daerah pemilihan (3-5 kursi) karena selisih kursi tertinggi dan terendah hanya 2 kursi.

Integralitas wilayah yaitu beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang disusun menjadi  satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi. Mengacu kepada sejarah pemerintahan Kabupaten Kep. Selayar yaitu sistem distrik (1950-1959) yang dibagi menjadi 16 distrik, kemudian menjadi 5 kecamatan (1959-1999), berkembang menjadi 9 kecamatan (1999-2009) dan terakhir menjadi 11 kecamatan (2009-2017). Dari prinsip ini maka opsi 4 daerah pemilihan menjadi pilihan.

Kohesivitas yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. Dari prinsip ini maka semua opsi  daerah pemilihan telah memperhatikan kohesivitas dimaksud.

Kesinambungan yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan penetapan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir, kecuali terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan Alokasi Kursi dalam 1 (satu) daerah pemilihan melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal, adanya pemekaran wilayah, dan daerah pemilihan yang telah disusun bertentangan dengan prinsip sebagaimana dimaksud diatas. Dari prinsip ini maka bisa tetap mengacu kepada  opsi 3 daerah pemilihan sesuai Pemilu 2014.

Berdasarkan simulasi dengan memperhatikan prinsip penataan daerah pemilihan maka opsi 3 daerah paling layak diusulkan untuk ditetapkan oleh KPU. Ini juga tidak terlepas dari hasil kajian yang pernah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kep. Selayar (Periode 2008-2013) dengan memperhatikan pertumbuhan jumlah penduduk dan prinsip penataan maka setidaknya dibutuhkan waktu 3 kali Pemilu untuk dapat melakukan perubahan daerah pemilihan. Tulisan ini dapat menjadi referensi dalam melakukan uji publik terhadap penyusunan daerah pemilihan Pemilu 2019 di Kabupaten Kep. Selayar.

*****

Da