Selayarnews.com – Pimpinan dan Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan berkunjung ke Kantor KPU Sulsel, Jl. A.P Pettarani Makassar, Siang tadi 14.30 Wita, Rabu 30/08/2017.
Kunjungan Partai Demokrat ini disambut oleh Ketua KPU Sulsel Muh. Iqbal Latif, Anggota KPU Sulsel Mardiana Rusli dan Sekretaris KPU Sulsel Drs. H. Annas GS di Aula Kantor KPU.
Partai Demokrat Sulsel dihadiri Ketua Partai Demokrat Sulsel H. Ni’matullah, Sekretaris Partai Demokrat Sulsel Deng Ical sapaan Syamsul Rizal, Selle A. Dalle (Ketua Bappilu), Andi Januar Jauri Darwis (Wakil Ketua) dan sejumlah Fungsionaris DPD. Partai Demokrat Sulsel.
Ketua Partai Demokrat Sulsel, H. Ni’matullah dalam penyampaiannya mengatakan kunjungan kali ini merupakan silaturrahmi dan perkenalan pengurus Partai Demokrat Tingkat Provinsi Sulsel.
Ketua KPU Sulsel Muh. Iqbal Latif dalam acara ini juga menyampaikan adanya beberapa perubahan regulasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pilgub Sulsel Tahun 2018 dan Pemilu Legislatif Tahun 2019.
” Dalam Pilgub 2018 nanti sudah tidak dapat menggunakan surat keterangan domisili, nanti akan digunakan KTP Eletronik dan atau surat keterangan dari disdukcapil tentang keterangan telah melakukan perekaman E-KTP”, ungkap Muh. Iqbal Latif.
Muh Iqbal lebih lanjut juga menyampaikan bahwa saat ini KPU Sulsel masih menunggu PKPU tentang teknis pelaksanaan Pilgub 2018 nanti.
Untuk Pendaftaran pasangan calon di Pilgub Sulsel sesuai PKPU Tahapan dan Jadwal akan diselenggarakan pada tanggal 12 januari 2018 dan Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 12 Februari 2018. KPU Sulsel menargetkan partisipasi pemilih sebesar 78% dalam pilgub sulsel tahun 2018 nanti.
Pada kesempatan yang sama Mardiana Rusli, Anggota KPU Sulsel juga menyampaikan bahwa sejak tahun 2016, KPU melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
“Problem yang banyak ditemukan dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah masih banyak warga masyarakat belum melakukan perekaman E KTP”, kata Ana Sapaan Mardiana Rusli.
Mardiana berharap Partai Politik juga diharapkan bisa ikut mengkampanyekan perekaman e-ktp. Dari koordinasi dengan Disdukcapil bahwa saat ini blangko E-KTP sudah tersedia. Dari Hasil koordinasi dengan Disdukcapil Sulsel diperkirakan sebanyak 1.7 Juta warga disulsel belum melakukan perekaman ektp.
Syamsul Rizal dalam penyampaiannya mengatakan bahwa Website kpu kiranya bisa memberikan dan menyajikan konten bahan sosialisasi yang bisa dijadikan bahan kerjasama dengan partai politik sehingga bahan sosialisasi yg akan digunakan oleh Parpol nantinya tidak berbenturan dengan regulasi yang ada.
dalam Silaturrahmi tersebut, Deng Ical Sapaan Syamsul Rizal yang juga merupakan Wakil Walikota Makassar ini juga mempertanyakan penegasan tentang interpretasi bahwa calon kepala daerah tidak bisa menjadi caleg pada Pemilu 2019 mendatang.
Muh Iqbal dalam tanggapannya menyampaikan bahwa dalam UU 10 tahun 2016 tentang pilkada serentak dan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak ada yang mengatur pembatasan tentang hal tersebut sampai saat ini.
Sebelum menutup acara silaturrahmi yang berlangsung santai dan penuh kekeluargaan tersebut, Sekretaris KPU Sulsel Drs. H. Annas GS menyampaikan bahwa nantinya yang di tunjuk sebagai Personal Penghubung nanti antara KPU dan Parpol jangan diganti ganti untuk lebih memudahkan komunikasi.
Dari informasi yang diperoleh dari staf KPU Sulsel, sebelumnya Beberapa partai politik yang ada di Sulsel juga telah melakukan Silaturrahmi dengan KPU Sulsel, diantaranya Partai Gerindra, Partai Hanura, Dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (K)
