Selayarnews– Asosiasi Petani/Pengepul Arang Selayar meminta PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Selayar meninjau kembali kebijakan pelarangan pengangkutan arang melalui Pelabuhan Pammatata. Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi menghentikan mata pencaharian ratusan petani, pengepul, buruh angkut, sopir, hingga pelaku usaha kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha arang tempurung.
Permintaan itu disampaikan menyusul diterbitkannya surat PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Selayar Nomor OP.005/00433/VII/ASDP-SLY/2026 tertanggal 1 Juli 2026 tentang Pemeriksaan Muatan Barang Mudah Terbakar Jenis Arang. Surat tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut atas insiden terbakarnya salah satu muatan truk yang mengangkut arang dan kopra di Pelabuhan Pammatata pada 30 Juni 2026.
Dalam surat tersebut, ASDP mengacu pada sejumlah regulasi nasional maupun internasional, di antaranya ketentuan Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 Bab VII tentang pengangkutan barang berbahaya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.
ASDP juga menjelaskan bahwa arang (charcoal/carbon) dikategorikan sebagai barang berbahaya yang mudah terbakar dan dalam klasifikasi International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code termasuk Kelas 4.2 (Substances liable to spontaneous combustion) atau zat yang berpotensi terbakar secara spontan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ASDP meminta seluruh petugas di Pelabuhan Pammatata melakukan pengawasan dan pemeriksaan ketat terhadap kendaraan yang diduga mengangkut arang, serta tidak memberikan tiket penyeberangan apabila ditemukan muatan tersebut.
Meski memahami bahwa keselamatan pelayaran merupakan prioritas utama, Asosiasi Petani/Pengepul Arang Selayar menilai pelarangan total bukanlah solusi yang tepat. Mereka mengungkapkan bahwa pengangkutan arang melalui kapal ferry milik ASDP di Pelabuhan Pammatata telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi bagian dari rantai distribusi yang menopang perekonomian masyarakat Kepulauan Selayar.
Selama ini, usaha arang tempurung telah membentuk jaringan ekonomi yang menghidupi ratusan petani, pengepul, buruh angkut, sopir, hingga pelaku usaha kecil. Pengiriman arang ke luar daerah menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga, sehingga penghentian pengangkutan tanpa solusi dinilai akan berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat.
Mewakili Asosiasi Petani/Pengepul Arang Selayar, Andi Puang, salah seorang pengepul kopra di Borong-Borong, mengatakan para pelaku usaha tidak pernah menolak aturan yang bertujuan menjaga keselamatan pelayaran. Namun ia berharap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
“Kami sangat memahami bahwa keselamatan pelayaran adalah hal yang utama. Tetapi kami berharap jangan langsung dilakukan pelarangan total. Selama puluhan tahun arang dari Selayar diangkut melalui Pelabuhan Pammatata dan menjadi sumber penghidupan bagi ratusan petani, pengepul, buruh angkut, sopir, hingga pelaku usaha kecil. Yang kami harapkan adalah solusi, bukan penutupan akses pengiriman,” ujar Andi Puang.
Menurutnya, para pelaku usaha siap mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan apabila memang diperlukan untuk meningkatkan aspek keselamatan. Karena itu, asosiasi mengusulkan sejumlah langkah yang dinilai mampu mengakomodasi kepentingan keselamatan sekaligus menjaga aktivitas ekonomi masyarakat.
Usulan tersebut antara lain menetapkan standar pengemasan dan pemeriksaan muatan arang sebelum diberangkatkan, melakukan pemeriksaan kadar panas dan kondisi keamanan muatan sebelum kendaraan naik ke kapal, menyediakan jadwal atau trip khusus bagi kendaraan bermuatan arang, serta memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha agar seluruh proses pengangkutan memenuhi standar keselamatan yang berlaku.
Selain itu, asosiasi juga berharap penyusunan mekanisme maupun standar operasional prosedur (SOP) pengangkutan arang dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari ASDP, KSOP, Pemerintah Daerah, DPRD, aparat keamanan, hingga para pelaku usaha arang.
“Kalau memang ada standar keselamatan yang harus dipenuhi, kami siap mengikuti. Kami hanya ingin tetap diberi kesempatan bekerja dan mencari nafkah. Mari kita duduk bersama mencari jalan keluar agar keselamatan pelayaran tetap terjaga, tetapi ekonomi masyarakat Selayar juga tidak mati,” tambahnya.
Asosiasi Petani/Pengepul Arang Selayar berharap pemerintah bersama seluruh pihak terkait dapat segera membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik. Mereka menegaskan bahwa keselamatan pelayaran dan kesejahteraan masyarakat seharusnya dapat berjalan beriringan melalui kebijakan yang adil, terukur, dan berpihak pada kepentingan bersama.
(Red)
























