SELAYARNEWS – Indeks Kerentanan Ekologis Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan yang terendah di Sulawesi Selatan (Sulsel). Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel, Indeks Kerentanan Ekologis Kepulauan Selayar di angka 1,22 atau berada dalam Zona Risiko Rendah.
Hal tersebut terungkap dalam Diseminasi
riset berjudul “Demokrasi yang Pudar di Tengah Lanskap yang Rapuh: Potret Keadilan Ekologis dalam Bayang-Bayang Penyempitan Ruang Sipil di Tiga Bentang Alam Sulawesi Selatan”, yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel, di Balai Sidang Universitas Muhammadiyah Makassar, Jumat, 5 Juni 2026. Riset ini disusun selama empat bulan, Januari hingga April 2026,
Selain Kepulauan Selayar, dua daerah lainnya dengan Indeks Kerentanan Ekologis Rendah adalah Kabupaten Soppeng (1,46), dan Kota Parepare (1,48).
“Tiga daerah dengan Indeks Kerentanan Ekologis rendah ini adalah wilayah yang secara geografis memiliki tekanan investasi ekstraktif yang relatif lebih rendah dibanding daerah lainnya,” ungkap Slamet Riadi, Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulsel.
Slamet menjelaskan, penyempitan ruang sipil ‘civic space’ bukan sekadar isu demokrasi, melainkan katalisator utama yang mempercepat laju kerusakan lingkungan di Sulsel. Ketika akses warga untuk mengawasi kebijakan ditutup, bentang alam kehilangan pelindung utamanya, memicu kenaikan indeks kerentanan ekologis di berbagai kabupaten/kota yang kini berada pada ambang batas yang mengkhawatirkan.
Berdasarkan peta grafik kondisi penyempitan ruang sipil dan degradasi lingkungan yang dipetakan WALHI Sulsel melalui jajak pendapat, delapan kabupaten/kota di Sulsel masuk dalam Zona Risiko Tinggi dengan skor indeks di atas 2,00.
Luwu Utara mencatatkan skor tertinggi sebesar 2,50, disusul Luwu Timur (2,18), Bulukumba (2,13), Bantaeng (2,12), Gowa (2,11), Sidrap (2,05), serta Barru dan Kota Makassar yang masing-masing berada tepat di angka 2,00.
“Dominasi zona merah di wilayah Luwu Raya mencerminkan betapa intensnya benturan antara ekspansi industri ekstraktif dengan kedaulatan ruang kelola masyarakat, sementara masuknya Makassar dan Gowa ke zona ini menunjukkan bahwa tekanan pembangunan perkotaan dan reklamasi pesisir sama berbahayanya bagi keberlangsungan ruang sipil dan ekologi,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Slamet, sebagian besar wilayah lainnya berada di Zona Risiko Sedang dengan rentang skor 1,50–1,99, mencakup 13 kabupaten mulai dari Pinrang, Sinjai, Luwu, Maros, Takalar, Jeneponto, Toraja Utara, Enrekang, Pangkep, Wajo, Bone, Palopo, hingga Tana Toraja.
“Pola sebaran ini menegaskan bahwa penyempitan ruang sipil dan degradasi lingkungan bukan persoalan yang terisolasi di satu atau dua daerah, melainkan fenomena yang hampir merata melanda seluruh bentang wilayah Sulsel, dari pesisir hingga pegunungan, dari pusat kota hingga kawasan adat terpencil,” bebernya.
Ia menambahkan, dalam satu dekade terakhir, kejadian bencana ekologis di Sulsel melonjak drastis, dari 47 kasus pada 2015 menjadi 147 kasus pada 2025. Banjir, longsor, dan kekeringan bukan lagi insiden sporadis, namun telah menjadi pola struktural yang berulang setiap tahun, mengancam keselamatan dan penghidupan warga yang paling rentan. (DY)
























