Benteng – Pandemi covid-19 telah memberikan tekanan yang sangat berat pada perekonomian nasional. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat maupun perekonomian nasional.
Menteri Keuangan memprediksi untuk kuartal III perekonomian Indonesia akan berada di kisaran minus 2,9% hingga minus 1%. Artinya perekonomian nasional akan mengalami pertumbuhan negatif dua triwulan berturut-turut setelah pada kuartal II terkontraksi hingga minus 5,32% sehingga secara teknis Indonesia akan memasuki resesi ekonomi.
Tetapi kalau dilihat sudah mulai menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pada kuartal ketiga dan diharapkan terus berlanjut sampai kuartal keempat.
Berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional tetap harus dilanjutkan agar Indonesia bisa segera keluar dari tekanan ekonomi. Pemerintah dan swasta terus bahu-membahu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia melalui skema burden sharing juga telah membuat berbagai bauran kebijakan fiskal dan moneter yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi upaya pemulihan ekonomi.
Pemerintah melalui APBN, terus mengoptimalkan belanja pemerintah baik untuk penanganan kesehatan maupun pemulihan ekonomi. Belanja pemerintah merupakan instrumen stimulus bagi pertumbuhan ekonomi untuk memperbaiki sisi permintaan (demand side) maupun sisi penawaran (supply side).
KPPN Benteng, selaku instansi vertikal Kementerian Keuangan sekaligus Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, untuk tahun anggaran 2020 mengelola dana APBN sebesar 326,62 miliar yang terdiri dari alokasi belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar 145,19 miliar rupiah dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 181,43 miliar rupiah.
“Sampai dengan 30 September 2020, KPPN Benteng telah menyalurkan dana APBN di Kepulauan Selayar sebesar 253,97 miliar rupiah atau 77,76% dari total pagu 326,62 miliar rupiah,” Ungkap Sunaryo selaku Kepala KPPN Benteng, Rabu (7/10).
Capaian ini melampaui target realisasi triwulan III yaitu 60% serta lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar 52,52%.
Realisasi APBN sebesar 253,97 miliar rupiah tersebut meliputi belanja Satker Kementerian Negara/Lembaga (K/L) 98,32 miliar rupiah atau 67,72% dari total pagu 145,19 miliar rupiah serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 155,65 miliar rupiah atau 85,79% dari total pagu 181,43 miliar rupiah.
“Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa meliputi DAK Fisik untuk 10 bidang sebesar 93,3 miliar rupiah atau 94,23% dari total pagu 96,9 miliar rupiah serta Dana Desa untuk 81 desa sebesar 63,76 miliar rupiah atau 75,42% dari total pagu 84,5 miliar rupiah,” Imbuhnya.
Secara umum satker mitra KPPN Benteng telah menunjukkan capaian realisasi belanja yang sangat bagus diakhir triwulan III ini, terdapat 50% lebih satker yang realisasinya sudah diatas 70% bahkan sudah ada yang lebih dari 75%. Sehingga secara keseluruhan realisasi belanja satker K/L diatas 60% yaitu 67,72% lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu 63,36%.
“Sementara untuk DAK Fisik tahun 2020 sudah disalurkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai data kontrak yang disampaikan oleh Pemda. Artinya sampai dengan akhir triwulan III, sudah terdapat kontrak pembangunan sarana fisik termasuk pendukung senilai 93,3 miliar pada bidang kesehatan, pendidikan, perumahan dan permukiman, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, pariwisata, pertanian, serta kelautan dan perikanan,” Terangnya.
Sunaryo juga mengharapkan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat segera melaksanakan kegiatan sesuai kontrak yang sudah ditandatangani dan segera merealisasikan dana yang sudah di RKUD tersebut. Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik ini diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja dan sumber daya lokal.
“Output dari kegiatan DAK Fisik ini tentunya juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk pemenuhan berbagai kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, aktivitas ekonomi, dan lainnya. Cepatnya penyaluran DAK Fisi tahun 2020 ini tidak terlepas dari adanya relaksasi/penyederhanaan persyaratan penyaluran oleh Menteri Keuangan sehingga dapat disalurkan sekaligus berdasarkan daftar kontrak yang sudah disetujui oleh Pemda,” Tukasnya.
Sedangkan untuk Dana Desa Tahap I dan Tahap II bulan pertama dan kedua sudah selesai disalurkan ke Rekening Kas Desa untuk 81 desa, 72 desa telah menyelesaikan penyaluran Tahap II bulan ketiga sehingga tersisa 19 desa yang belum menyelesaikan penyaluran Tahap II bulan ketiga.
“Sedangkan untuk tahap III belum ada desa yang salur. Penyaluran Dana Desa Tahap I dan II dilakukan kebijakan relaksasi tanpa persyaratan penyaluran agar bisa disalurkan lebih cepat. Sedangkan untuk penyaluran Dana Desa tahap III memang memerlukan beberapa persyaratan, namun sebagian persyaratan juga sudah direlaksasi oleh Menteri Keuangan yaitu penyaluran Dana Desa tahap III tidak mengharuskan penyampaian APBDes Perubahan, realisasi dan capaian outpun tahap sebelumnya, serta laporan pencegahan stunting sehingga diharapkan penyalurannya bisa lebih cepat,” Bebernya.
Dana Desa disamping digunakan untuk kegiatan padat karya tunai, sebagian juga digunakan untuk jaring pengaman sosial (social safety net) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yaitu keluarga yang secara sosial ekonomi terdampak pandemi covid-19.
“BLT diberikan selama 6 bulan dengan rincian 3 bulan pertama diberikan 600 ribu rupiah untuk setiap KPM sedangkan 3 bulan berikutnya diberikan sebesar 300 ribu rupiah per KPM. Sampai akhir triwulan III, penyaluran BLT Desa di Kepulauan Selayar sampai bulan ketiga sudah selesai dan pada saat ini mulai menyalurkan BLT bulan keempat, kelima, dan keenam dengan total nilai penyaluran mencapai 14,865 miliar rupiah,” Ucapnya.
Jumlah keluarga penerima BLT Desa bervariasi dalam setiap periode penyaluran karena proses verifikasi penerima bantuan terus dilakukan untuk menghindari duplikasi penerimaan bantuan dengan program jaring pengaman sosial yang lain.
“Seperti Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan Program Keluarga Harapan (PKH). BLT Desa bulan pertama disalurkan kepada 8.022 KPM, bulan kedua kepada 7.857 KPM, sedangkan bulan ketiga kepada 7.849 KPM, sementara penyaluran bulan keempat sampai dengan keenam sedang dalam proses,” Tandasnya.
Menurutnya, semangat percepatan realisasi belanja pemerintah ini harus terus dilanjutkan pada triwulan IV agar pemulihan ekonomi nasional juga semakin cepat dan Indonesia dapat segera bangkit dari situasi kontraksi ekonomi.
“Satker-satker yang masih mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatannya agar segera berkoordinasi dan mencari solusi agar belanjanya dapat segera terealisasi. Penyaluran dana desa sebagai salah satu instrumen jaring pengaman sosial dan penggerak ekonomi di pedesaan juga harus dipercepat penyalurannya,” Jelasnya.
Target realiasi belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir tahun anggaran normalnya adalah 90%, namun dalam situasi perekonomian seperti saat ini, belanja pemerintah memiliki peran penting dalam upaya pemulihan ekonomi, maka selain harus diupayakan untuk lebih cepat.
“Belanja pemerintah sampai dengan akhir tahun diharapkan bisa mencapai 95% atau lebih sehingga lebih optimal di dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional,” Tutupnya.
Bolls
