Selayarnews– Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar terus memperkuat perannya dalam mendukung tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bersama Perumda Air Minum Tirta Tanadoang dan PT. BPR Pesisir Tanadoang. Penandatanganan berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Rabu (8/7/2026).
Penandatanganan MoU dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, M.F. Hasibuan, S.H., M.H., M.M., beserta jajaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Tanadoang, Darmawang, S.Pd., M.M., serta Direktur PT. BPR Pesisir Tanadoang, Asrijal Akib.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan daerah, khususnya dalam aspek pendampingan hukum, mitigasi risiko, penyelesaian persoalan perdata, serta penguatan administrasi dalam pengambilan kebijakan perusahaan.
Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, M.F. Hasibuan, mengatakan bahwa penandatanganan MoU merupakan tindak lanjut dari kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar untuk memperkuat tata kelola serta pendampingan hukum bagi lembaga maupun badan usaha milik daerah.
Menurutnya, kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah melalui tata kelola kelembagaan yang tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
“MoU ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola dan pendampingan hukum. Harapannya, kerja sama ini dapat memberi manfaat bagi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Tanadoang, Darmawang, menilai penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kepastian hukum, sekaligus membangun budaya kerja yang lebih profesional, akuntabel, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, sebagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum, Perumda Air Minum Tirta Tanadoang tidak hanya bertanggung jawab memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, tetapi juga dituntut menerapkan tata kelola perusahaan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.
“Pengelolaan perusahaan air minum tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelayanan seperti produksi, distribusi air, dan penanganan pelanggan. Namun juga menyangkut aspek hukum, aset, piutang pelanggan, perikatan kerja sama, administrasi pemerintahan, serta pengambilan keputusan korporasi yang harus memiliki dasar hukum yang kuat,” ujar Darmawang.
Ia menegaskan, kehadiran Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara menjadi mitra strategis bagi Perumda Air Minum Tirta Tanadoang dalam memberikan konsultasi, mitigasi risiko, serta pendampingan hukum agar setiap kebijakan perusahaan tidak hanya efektif secara manajerial, tetapi juga memiliki kepastian hukum.
Darmawang mengungkapkan bahwa tantangan perusahaan ke depan semakin kompleks, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sistem penagihan, penertiban administrasi pelanggan, penyelamatan aset, penyelesaian piutang, hingga peningkatan kinerja keuangan perusahaan.
“Semua itu membutuhkan kerja sama lintas lembaga. Perumda Air Minum Tirta Tanadoang tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan dukungan pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, lembaga keuangan daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan air minum di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terus membaik,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar atas komitmen memberikan pendampingan hukum kepada Perumda Air Minum Tirta Tanadoang. Menurutnya, kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi diwujudkan melalui konsultasi hukum, pendampingan penyelesaian perkara perdata, penataan administrasi kerja sama, hingga penguatan kapasitas internal perusahaan.
Direktur PT. BPR Pesisir Tanadoang, Asrijal Akib, turut hadir dalam penandatanganan tersebut sebagai bentuk komitmen mendukung penguatan tata kelola BUMD di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sinergi antara Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Perumda Air Minum Tirta Tanadoang, dan PT. BPR Pesisir Tanadoang diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik serta pengelolaan perusahaan daerah yang semakin transparan, sehat, dan akuntabel. (Red)
























