Selayarnews– Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bersama tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka kasus dugaan korupsi yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Gowa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Rabu (7/10/2026), sekitar pukul 23.00 WITA.
Tersangka berinisial AM (47) merupakan mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersangkut perkara dugaan penyelewengan uang persediaan Tahun Anggaran 2014 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 29 Agustus 2025, perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.991.726.105.
AM diketahui telah berstatus buronan sejak 2018, setelah Kejari Gowa menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor 01/R.4.13/Fd.1/03/2018 tertanggal 25 Maret 2018.
Penangkapan dilakukan melalui kerja sama Tim Tabur Kejati Sulsel, Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Satgas Siri), Tim Intelijen Kejari Gowa, Kejari Kepulauan Selayar, serta Kodim 1415 Kepulauan Selayar.
Dalam konferensi pers di Kejati Sulsel, Kamis (8/10/2026), Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, didampingi Kasi Intel Kejari Gowa Andi Ardiaman dan Kasi Pidsus Kejari Gowa Andi Dian Bausad, menjelaskan bahwa tindakan pengamanan dilakukan karena tersangka berulang kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.
Meski sebelumnya tidak kooperatif selama proses hukum, AM dilaporkan bersikap kooperatif ketika diamankan tim gabungan. Proses penangkapan berlangsung aman dan terkendali.
Setelah ditangkap, AM langsung dibawa ke Makassar dan diserahkan kepada penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Gowa untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama tim gabungan dalam mengamankan tersangka.
Ia juga menegaskan komitmen Kejaksaan untuk terus mencari dan menangkap para buronan yang menghindari proses hukum.
Kajati Sulsel turut mengimbau seluruh DPO Kejaksaan yang masih buron agar segera menyerahkan diri dan mengikuti proses hukum yang berlaku. (red)
























