Selayarnews.com – Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar menetapkan A, Kepala Desa Bungaiya, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2019–2024, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022–2023.
Penetapan tersangka dilakukan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar pada Senin, 10 Agustus 2026, setelah memperoleh alat bukti yang cukup berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.
Dalam perkara tersebut, tersangka A diduga menguasai pengelolaan keuangan desa dengan tidak melibatkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Tersangka juga diduga menggunakan sebagian dana APBDes tidak sesuai dengan peruntukannya untuk kepentingan pribadi.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI Nomor 72/SR/LHP/DJPI/PKN.01/12/2025 tanggal 31 Desember 2025, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.036.969.116,72 atau satu miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah tujuh puluh dua sen.
Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, Tim Penyidik selanjutnya melakukan penahanan terhadap A selama 20 hari ke depan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku untuk kepentingan proses penyidikan.
Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-632/P.4.28/Fd.2/08/2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel serta memastikan dana desa digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar juga mengimbau seluruh pemerintah desa agar melaksanakan pengelolaan APBDes secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Penegakan hukum bukan semata-mata mengenai penindakan, tetapi juga menjadi pengingat agar setiap rupiah uang negara, termasuk dana desa, dikelola secara bertanggung jawab dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.”
Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar menegaskan akan terus menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
****
























