Selayarnews – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan berdampak pada aktivitas pembelajaran. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan pembelajaran secara daring bagi satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB mulai 14 hingga 18 September 2026.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 100.3.4/8413/DISDIK tentang Pelaksanaan Pembelajaran Secara Daring bagi Satuan Pendidikan Jenjang SMA/SMK/SLB.
Dalam surat edaran tersebut disebutkan, kelangkaan BBM dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan antrean panjang di berbagai SPBU dan berpotensi mengganggu mobilitas murid, pendidik, serta tenaga kependidikan menuju satuan pendidikan. Kondisi itu juga dinilai dapat memengaruhi langkah-langkah penanganan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Pelaksanaan pembelajaran bagi satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta se-Sulawesi Selatan dilaksanakan secara daring, terhitung mulai tanggal 14 s.d. 18 September 2026,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.
Selama pembelajaran daring berlangsung, seluruh satuan pendidikan diwajibkan tetap berkoordinasi secara aktif dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing terkait proses pengantaran atau penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinasi itu dilakukan agar makanan yang telah disiapkan tidak terkontaminasi akibat proses pengantaran oleh murid. Penyaluran MBG dapat kembali diaktifkan setelah satuan pendidikan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I sampai dengan XII juga diminta melakukan pemantauan dan pendataan pelaksanaan pembelajaran daring maupun luring di wilayah masing-masing. Selain itu, mereka dapat memberikan diskresi kepada satuan pendidikan dalam menentukan pola pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi ketersediaan BBM setempat.
Meski demikian, pembelajaran daring tetap diwajibkan berjalan efektif dan bermakna, disertai penugasan serta pemantauan capaian belajar murid. Kepala satuan pendidikan juga tetap menugaskan pendidik dan tenaga kependidikan secara piket/terbatas untuk pelayanan administrasi dan koordinasi program, termasuk dengan SPPG, dengan memperhatikan efisiensi penggunaan kendaraan dan BBM.
Kebijakan tersebut tidak bersifat mutlak hingga 18 September. Jika kondisi ketersediaan BBM di suatu wilayah kembali normal sebelum tanggal tersebut, satuan pendidikan dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka setelah berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan wilayah setempat.
Dinas Pendidikan Sulsel menyatakan pelaksanaan surat edaran tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi penyaluran BBM di Sulawesi Selatan dan dapat disesuaikan lebih lanjut melalui surat edaran susulan apabila diperlukan.
(Red)
























