Selayar – KPPN Benteng menyelenggarakan FGD dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu RSUD KH. Hayyung yang merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kepulauan Selayar.
Sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah, KPPN Benteng tidak hanya melakukan fungsi penyaluran dana APBN, penatausahaan penerimaan negara, dan pertanggungjawaban keuangan negara, tetapi juga melakukan inisiasi berbagai pertemuan dan diskusi mengenai pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal di daerah dengan berbagai stakeholders. Selasa (10/11).
FGD dilaksanakan di Aula Sapolohe KPPN Benteng dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hadir dalam FGD pengelola keuangan RSUD KH. Hayyung sedang dari KPPN Benteng turut hadir Kepala KPPN, Kepala Seksi Bank, dan Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Benteng.
Dalam sambutannya Kepala KPPN Benteng, Sunaryo menyatakan bahwa walaupun dalam pengelolaan keuangannya RSUD KH Hayyung tidak berinteraksi langsung dengan KPPN namun sebagai bagian dari ekosistem keuangan negara, penting untuk melakukan diskusi dan sharing mengenai konsep dan best practice pengelolaan keuangan BLU.
“Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran dan kemandirian BLU dalam memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Memahami profil BLU dan berbagai permasalahannya juga dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan,” Ungkapnya.
BLU sebagai autonomous agency yang menerapkan prinsip enterprising the government harus berupaya untuk terus meningkatkan kemandiriannya dengan mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki.
“Salah satunya dengan tetap menjaga prinsip-prinsip sebagai institusi pelayanan masyarakat,” Imbuhnya.
Dalam diskusi yang berlangsung secara santai dan hangat tersebut, RSUD KH. Hayyung memaparkan sejarah ditetapkannya sebagai BLUD, perkembangan kinerjanya selama empat tahun terakhir, dampak pandemi covid-19 terhadap kinerja rumah sakit, dan berbagai permasalahan yang dihadapi termasuk permasalahan sumber daya manusia.
Sunaryo berharap agar kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara berkelanjutan agar terjalin komunikasi dan sinergi yang produktif di antara para stakeholders pengelolaan keuangan negara di daerah.
“Pengelolaan keuangan negara yang lebih baik tentu akan memberikan dampak yang lebih baik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, ” Kuncinya.
Selain itu, Kepala Seksi PDMS, Muslimin, menyampaikan bahwa BLU harus mampu mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan di luar layanan utama seperti optimalisasi aset baik kas maupun non-kas.
Bolls
