Selayarnews– Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Mesdiyono,membuka coaching clinic verifikasi dan Validasi data Pensasaran Percepatan Penuntasan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan, di Ruang Pola Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Selasa (13/06/2023).
Coaching clinic ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra M. Yunan Krg Tompobulu, para kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta para Camat, Lurah dan Kepala Desa.
Sekda Mesdiyono dalam sambutannya memaparkan Instruksi Presiden (Inpres) No.4 Tahun 2022 dimana dalam melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, ada beberapa hal yang diintruksikan yaitu melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota, menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan.
Hal ini dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan, dan menyusun program dan kegiatan dalam RKPD serta mengalokasikan anggaran pada APBD untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima (By name by addres).
Sekda juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan berbagai upaya penaggulagan kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Selain itu kata dia dilaksanakan peningkatan mobilitas dan aktifitas masyarakat seiring dengan terus berlangsung program bantuan sosial, bantuan pangan non tunai, bantuan produktifitas usaha mikro, program keluarga harapan, bantuan sembako dan BLT desa.
“Semua upaya yang dilakukan hanya dapat berhasil bila terjalin koordinasi dan keterpaduan semua sektor dengan melibatkan organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu kepada tim kooordinasi penanggulangan kemiskian daerah (TKPKD) Kabupaten Kepulauan Selayar agar mampu memandu konvergensi program dan integrasi data serta melakukan pendampingan dalam musyawarah desa/kelurahan.” Ujar Mesdiyono
Sementara itu laporan Ketua Panitia pelaksana dari Bappelitbangda Marzuki Adam, menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan ini untuk memberikan pemahaman dan mengenalkan format verifikasi dan validasi kepada pemerintah Desa/Kelurahan.
Sehingga dapat menghasilkan data kemiskinan ekstrem sesuai keadaan terbaru dan dapat menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan penaggulangan kemiskinan di wilayahnya masing-masing. (Hms/Red).
