Selayarnews – Kemampuan literasi siswa sekolah dasar di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan pada 2025. Kondisi ini menjadi sorotan dalam evaluasi kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), terutama di tengah alokasi anggaran lebih dari Rp1 miliar untuk sejumlah kegiatan pengembangan kurikulum, pembelajaran, bahasa dan sastra yang semestinya turut berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan literasi peserta didik.
Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Disdikpora Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, skor kemampuan literasi siswa sekolah dasar tercatat sebesar 57,25 pada 2024, kemudian turun menjadi 52,24 pada 2025. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar 5,01 poin dalam kurun waktu satu tahun.
Penurunan tersebut menjadi catatan penting karena literasi merupakan fondasi utama dalam proses pendidikan. Kemampuan literasi tidak sekadar berkaitan dengan kecakapan membaca kata dan kalimat, tetapi juga kemampuan memahami isi bacaan, menemukan informasi, menarik kesimpulan, serta menggunakan informasi untuk menjawab persoalan.
Pada jenjang sekolah dasar, kemampuan tersebut menjadi bekal bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran berbagai mata pelajaran. Ketika kemampuan memahami bacaan belum berkembang secara optimal, siswa berpotensi mengalami kesulitan dalam memahami instruksi, mengerjakan soal berbasis teks, dan mengikuti materi pelajaran yang semakin kompleks.
Penurunan skor literasi tersebut juga perlu dilihat dalam konteks upaya pemerintah daerah meningkatkan mutu pendidikan. Program yang dirancang untuk memperkuat kemampuan guru, mengembangkan metode pembelajaran, menyediakan bahan ajar, serta membangun budaya membaca semestinya memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kemampuan peserta didik.
Karena itu, ketika capaian literasi justru mengalami penurunan, efektivitas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pendidikan menjadi relevan untuk dievaluasi.
Dalam LAKIP Disdikpora Selayar Tahun 2025, tercantum anggaran sebesar Rp1.085.015.500 untuk empat kelompok kegiatan pada bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra.
Rinciannya meliputi penyusunan silabus muatan lokal pendidikan dasar sebesar Rp44.709.600, penyusunan model pembelajaran inovatif pendidikan dasar sebesar Rp284.452.300, publikasi bahasa dan sastra daerah sebesar Rp398.415.100, serta peningkatan apresiasi bahasa dan sastra daerah melalui kegiatan bagi siswa SD dan SMP sebesar Rp357.438.500.
Sejumlah kegiatan tersebut berkaitan dengan pengembangan kemampuan berbahasa dan ekspresi siswa, termasuk kegiatan mendongeng, pidato, dan menulis cerpen. Pengembangan model pembelajaran dan penyusunan silabus juga berkaitan dengan proses pembelajaran di satuan pendidikan.
Meski demikian, total Rp1,085 miliar tersebut merupakan gabungan anggaran empat kelompok kegiatan, bukan anggaran yang secara khusus telah terverifikasi dialokasikan untuk Gerakan Literasi Sekolah atau peningkatan skor literasi membaca siswa SD.
Namun, cakupan anggaran itu tetap relevan dalam evaluasi kebijakan pendidikan. Program pengembangan pembelajaran, bahasa, dan sastra seharusnya tidak berhenti pada terselenggaranya kegiatan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kompetensi peserta didik sesuai tujuan masing-masing program.
Publik pun berhak mengetahui sejauh mana anggaran yang dialokasikan telah menghasilkan manfaat nyata bagi sekolah dan siswa. Apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran? Berapa banyak sekolah dan peserta didik yang memperoleh manfaat? Serta bagaimana keberhasilan program tersebut diukur?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting ketika indikator literasi siswa SD justru mengalami penurunan dalam laporan kinerja tahun yang sama.
Dalam laporan kinerjanya, Disdikpora Selayar mencantumkan sejumlah upaya peningkatan literasi dan numerasi, antara lain peningkatan kompetensi guru, penguatan Gerakan Literasi Sekolah, serta pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai bahan perencanaan peningkatan mutu.
Akan tetapi, skor literasi siswa SD yang turun dari 57,25 menjadi 52,24 menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap pelaksanaan dan hasil program tersebut.
Keberhasilan Gerakan Literasi Sekolah tidak cukup diukur dari kegiatan membaca bersama, lomba, penyediaan buku, atau pelaksanaan sosialisasi. Program tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pembelajaran yang membantu siswa memahami teks, menemukan informasi penting, menyusun kesimpulan, dan mengembangkan kemampuan berpikir berdasarkan bacaan.
Demikian pula dengan peningkatan kompetensi guru. Pelatihan seharusnya dapat diterjemahkan menjadi perbaikan metode pembelajaran di kelas, pendampingan terhadap siswa yang mengalami kesulitan membaca, serta penggunaan asesmen untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
Jika program telah dilaksanakan, tetapi capaian literasi belum membaik, diperlukan penjelasan mengenai kesesuaian program dengan kebutuhan siswa, jangkauan pelaksanaan, kualitas pendampingan, serta hasil evaluasi yang digunakan untuk menentukan langkah berikutnya.
Penurunan skor literasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh program pendidikan tidak efektif. Namun, capaian tersebut merupakan alasan kuat untuk menguji apakah kegiatan yang direncanakan benar-benar menjawab persoalan pembelajaran di sekolah dasar.
Dalam dokumen perencanaan daerah, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai wilayah kepulauan turut diidentifikasi sebagai tantangan dalam pemerataan layanan pendidikan. Jarak antarpulau, keterjangkauan sekolah, distribusi tenaga pendidik, dan ketersediaan sumber belajar merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesempatan sekolah memperoleh pendampingan guru, akses terhadap bahan bacaan, dan pelaksanaan program peningkatan mutu pembelajaran. Namun, besarnya pengaruh setiap faktor terhadap penurunan skor literasi 2025 perlu dibuktikan melalui data yang lebih terperinci.
Disdikpora perlu memetakan perkembangan literasi setiap sekolah dasar agar diketahui wilayah mana yang mengalami penurunan paling besar dan sekolah mana yang berhasil meningkatkan capaian. Pemetaan tersebut penting untuk memastikan program dan anggaran diarahkan pada satuan pendidikan yang paling membutuhkan intervensi.
Pendekatan ini juga diperlukan agar kondisi geografis tidak berhenti menjadi penjelasan umum, melainkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang terukur, mulai dari pemerataan guru, penyediaan buku bacaan, hingga pendampingan pembelajaran di sekolah terpencil.
Penurunan kemampuan literasi siswa SD Selayar pada 2025 menempatkan hubungan antara perencanaan program, penggunaan anggaran, dan hasil pembelajaran sebagai aspek yang perlu diperiksa.
Dalam konteks tersebut, rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta laporan realisasi fisik dan keuangan diperlukan untuk mengetahui kegiatan mana yang secara langsung mendukung peningkatan literasi membaca, berapa dana yang dialokasikan dan direalisasikan, serta apa hasil yang dicapai.
Data tersebut perlu dilengkapi dengan jumlah sekolah penerima program, jumlah guru yang mengikuti pelatihan, ketersediaan bahan bacaan, bentuk pendampingan pembelajaran, dan hasil pengukuran kemampuan literasi siswa.
Disdikpora juga perlu menjelaskan apakah penurunan skor telah dianalisis dalam evaluasi internal, faktor apa yang ditemukan, serta langkah korektif apa yang ditetapkan untuk memperbaiki capaian pada tahun berikutnya.
Transparansi tersebut penting agar evaluasi kinerja pendidikan tidak hanya bertumpu pada besarnya anggaran dan jumlah kegiatan yang terlaksana. Ukuran keberhasilan yang lebih substantif adalah manfaat yang dihasilkan bagi peserta didik, terutama peningkatan kemampuan dasar yang menjadi fondasi pendidikan.
Penurunan skor literasi siswa SD dari 57,25 pada 2024 menjadi 52,24 pada 2025 merupakan indikator yang perlu mendapat perhatian serius dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Di tengah program pengembangan kurikulum, pembelajaran, bahasa dan sastra dengan total anggaran Rp1,085 miliar, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai kontribusi program-program tersebut terhadap peningkatan kemampuan siswa.
Evaluasi tidak dimaksudkan semata-mata untuk mempertanyakan besarnya anggaran, tetapi untuk memastikan bahwa setiap program memiliki sasaran yang jelas, pelaksanaan yang sesuai kebutuhan, dan hasil yang dapat diukur.
Disdikpora perlu menunjukkan bagaimana program peningkatan literasi dilaksanakan, sekolah mana yang menjadi sasaran, bagaimana perkembangan kemampuan siswa dipantau, dan langkah apa yang diambil setelah ditemukan penurunan capaian.
Pada akhirnya, keberhasilan program pendidikan tidak cukup dinilai dari terselenggaranya kegiatan atau terserapnya anggaran. Keberhasilan tersebut harus tercermin dalam peningkatan kemampuan peserta didik dan semakin meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bermutu.
Penurunan literasi siswa sekolah dasar di Selayar pada 2025 menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi berbasis data, meningkatkan akuntabilitas program, dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan benar-benar memberikan dampak bagi anak-anak yang menjadi sasaran utama pembangunan pendidikan.
(Red)
























