Selayarnews.com – Keinginan sejumlah masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk ikut berkompetisi menjadi Anggota KPU di daerah nampaknya akan mendapat batu sandungan baru. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, nampak adanya upaya perbaikan kelembagaan penyelenggara Pemilu baik di jajaran KPU maupun Bawaslu.
Kali ini, KPU Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran nomor 2 Tahun 2018 tertanggal 15 Januari 2018 yang menegaskan bahwa Ketua dan anggota KPU Provinsi dan Kabupaten yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus mengajukan pemberhentian sementara sebagai PNS. Dengan adanya pemberhentian sementara sebagai PNS otomatis gaji pokok dan tunjangan keluarga juga dihentikan selama menjabat sebagai Ketua atau anggota KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.
Seperti diketahui, sesuai Undang-Undang 7 tahun 2017 diatur jumlah komisioner KPU untuk Provinsi Sulawesi Selatan bertambah dari 5 menjadi 7 orang dan untuk KPU kabupaten Kepulauan Selayar terjadi pengurangan dari 5 menjadi 3 orang. Penambahan dan pengurangan jumlah Komisioner di daerah ini didasari dengan memperhitungkan jumlah penduduk dan luas wilayah administrasi. (R)
