Selayarnews– Polres Kepulauan Selayar resmi melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Desa Kahu-kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Lk. AM, hari ini Senin (16/01/2022)
Yang bersangkutan ditahan setelah dilakukan Pemeriksaan oleh penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satuan Reskrim Polres Kepulauan Selayar.
Kasat Reskrim Iptu Nurman Matasa, SH mengungkapkan penahanan dilakukan setelah dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan karena diduga kuat melakukan penyalahgunaan anggaran pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Kahu-kahu.
” Pagi tadi, sekitar Pkl 09.30 Wita, Unit tipidkor melakukan pemeriksaan dan melakukan penahanan tersangka Mantan kepala desa kahu-kahu a.n LK. AM yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kahu-Kahu T.A 2017 s/d 2019″ ungkap Iptu Nurman.
Lebih lanjut, Kasat Reskrim mengungkapkan bahwa yang bersangkutan diduga kuat telah melakukan tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara kurang lebih Rp 656 Juta rupiah.
Kapolres Kepulauan Selayar AKBP. Ujang Darmawan Hadi Saputra, SH, S.IK.,MM.,M.IK menyampaikan apresiasi atas kerja keras penyidik pada Unit Tipidkor Satuan Reskrim, sehingga Kasus ini dapat dinaikkan statusnya ketahap Penyidikan.
” Pembuktian tindak Pidana Korupsi tentu butuh kerja keras dan komitmen yang kuat dari Penyidik, termasuk untuk tidak tergiur dengan imbalan dan semacamnya. Sehingga upaya paksa yang telah dilakukan dengan melakukan penahanan dan pengembangan kasus ini ke Tahap Penyidikan patut diapresiasi” kata Kapolres.
Selanjutnya Kapolres juga menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah yang diberikan Warga kepadanya.
” Dana Desa itu bukan dana Milik Pak Desa, jadi harus digunakan sebagaimana mestinya, sesuai Juknis dan arahan dari Pemerintah dan digunakan untuk kemaslahatan Masyarakat di tingkat Desa” jelasnya.
Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal penggunaan Dana Desa ini, sebagai sebuah program Pemerintah Pusat dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan dan pembangunan di Pedesaan. (Red)
