Benteng – Pemerintah Pusat Republik Indonesia berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat banyak, termasuk di antaranya sembako dan sekolah.
Kebijakan ini direncanakan akan dimuat dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Dalam draf revisi UU Nomor 6 yang beredar, pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A.
Dalam draf tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu, artinya barang akan dikenakan PPN.
Rancangan peraturan ini menuai berbagai protes ditengah pandemi Covid-19 yang saat ini sangat mempengaruhi sektor ekonomi.
H. Andi Idris selaku Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Kepulauan Selayar turut angkat bicara soal rancangan tersebut yang menurutnya tidak etis dilakukan pemerintah mengingat kondisi yang dialami masyarakat saat ini.
“Tidak etis kalau PPN sembako mau di terapkan oleh pemerintah di tengah kesulitan yang menjerit rakyat di tengah suasana pandemi yang pergerakan masyarakat di batasi. Termasuk aktivitas ekonomi semua lini terganggu oleh suasana Covid-19,” Ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin (14/6).
H. Andi Idris yang juga sekaligus sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ini juga mengatakan ikut mendukung semua langkah-langkah yang ambil oleh DPP PAN terkait penolakan rancangan undang-undang tersebut.
“Iya. sebagaimana berita yang saya dapat PAN menolak rencana pemerintah terkait pengenaan PPN sembako dan pendidikan. Kami di DPD tingkat Kabupaten di sesuaikan dengan kebijakan dari DPP karena masalah ini adalah domain pusat karena masuk dalam draf rancangan undang-undang sehingga jika pemerintah pusat bersama DPR RI bersepakat kita di bawah tinggal ikut saja,” Lanjutnya.
Ia juga mengharapkan agar pemerintah pusat bisa lebih mengedepankan kepentingan rakyat dalam kondisi saat ini dengan tidak mengesahkan rancangan undang-undang tersebut.
“Harapan saya agar ditunda dulu karena rakyat saat ini dalam himpitan ekonomi yang sulit dalam suasana Covid-19, saya paham bahwa ekonomi negara juga ikut terpengaruh akibat suasana ini namun kepentingan rakyatlah yang didahulukan,” Kuncinya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dengan tegas menentang rencana pungutan pajak PPN untuk sembako dan sektor pendidikan.
Zulkifli Hasan menilai rakyat Indonesia saat ini sedang mengalami kesusahan akibat terdampak pandemi Covid-19.
Zulkifli Hasan menyampaikan penolakannya dalam salah satu acara televisi. Kemudian pernyataan tersebut diunggah melalui cuitan Twitter pribadinya, Jumat 11 Juni 2021.
“PAN tegas menolak rencana penerapan PPN 12 persen untuk sembako dan pendidikan,” ungkapnya, seperti dikutip dari cuitan Twitter @ZUL_Hasan.
Zulkifli Hasan dengan tegas mengingatkan pemerintah agar tidak menambah penderitaan rakyat dengan kebijakan penerapan PPN.
Kemudian Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan penerapan PPN tersebut tidak adil karena berbanding terbalik dengan peniadaan pajak properti dan kendaraan.
“Di situasi yang sulit seperti sekarang ini, jangan membuat kebijakan yang menambah penderitaan rakyat. Apalagi dikontraskan dengan peniadaan pajak untuk kendaraan dan properti, sungguh ironis dan tidak adil,” ujarnya.
Zulkifli Hasan menuturkan bahwa pihaknya berada di luar pemerintah sehingga akan terus mengkritisi kebijakan bagi rakyat.
“Kami di luar pemerintah, kami tentu akan mengkritisi. Seperti hari-hari ini kita mendengar ada sembako yang dikenakan 12 persen.
“Tentu kita menolak dengan keras. Misalnya pendidikan kena 12 persen tentu kita menolak dengan keras. Itu sungguh tidak adil,” sambungnya.
Lebih lanjut Zulkifli Hasan menyampaikan PAN akan selalu bersikap adil dalam berbagai persoalan untuk memberikan solusi.
“PAN selalu konsisten bersikap adil dalam berbagai persoalan. Kritis tetapi selalu memberikan solusi pada permasalahan yang ada.
“Untuk rencana penerapan PPN 12 persen terhadap sembako dan pendidikan, kami jelas menolak,” kata dia menegaskan.
Bolls
