Selayarnews.com – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof HM Nurdin Abdullah, telah menyelesaikan kunjungan kerjanya ke Belanda dan Jerman. Ia menguraikan tiga poin penting hasil dari kunjungannya di dua negara tersebut.
Menurut Nurdin Abdullah, kunjungan kerja tersebut merupakan sebuah langkah untuk mendorong kebutuhan masyarakat Sulsel dalam tiga sektor. Antara lain mengenai pengelolaan sampah, infrastruktur jalan, dan yang paling penting adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
“Kita fokus mengenai pengelolaan sampah, penggunaan teknologi air bersih, dan membahas infrastruktur jalan,” ungkap Nurdin Abdullah, di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (18/6).
Untuk air bersih, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bersama Pemerintah Kabupaten Wajo sudah menghitung total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun teknologi air bersih dengan teknologi tercanggih saat ini di Jerman.
Jumlahnya mencapai Rp 200 miliar, mulai dari pipanisasi hingga sampai di rumah warga dalam kondisi bisa langsung dikonsumsi.
Ia berharap, dengan teknologi tersebut, harga air bersih untuk masyarakat Wajo bisa semurah mungkin. Nurdin Abdullah juga menceritakan bagaimana keadaan kebersihan air baku di Jerman.
“Uang koin dilempar dengan kedalaman tiga meter, masih bisa dilihat dari atas permukaan air,” ujarnya.
Begitu juga untuk infrastruktur jalan yang ada di sana. Hampir sepanjang jalan dihiasi dengan pandangan indah dan sejuk.
“Biar naik mobil seribu kilometer disana tidak ada rasa capeknya, atau bosan, karena pandangan dipenuhi pohon yang hijau,” bebernya.
Sedangkan untuk pengelolaan sampah sendiri Gubernur Sulsel yang baru menjabat sembilan bulan ini mengakui, masih jauh metode pengelolaan di Sulsel, dengan di Belanda dan Jerman.
“Kita disini masih menggunakan pengelolaan secara tradisional, orang disana sudah menggunakan teknologi,” beber Nurdin Abdullah.
Untuk kerjasama lebih lanjut, pihak dua negara tersebut akan datang kembali ke Sulsel pada awal Juli 2019 ini.
“Akhir Juli mereka datang, sudah dilakukan tandatangan kontrak pada pemerintah provinsi, Pemkab Wajo, dan pemerintah pusat. Kita sudah atur semua agar lebih ringan,” pungkasnya. (*)
