Oleh: Sunaryo, Kepala KPPN Benteng
Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan dukungan fasilitas pembiayaan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mengapa dukungan pembiayaan bagi UMKM penting? Karena UMKM menyumbang lebih dari 60% dari total PDB dan mampu menyerap hingga 80% tenaga kerja. Salah satunya melalui program pembiyaan bagi usaha ultra mikro atau biasa disebut UMi. Pembiayaan UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal 20 juta ruiah per nasabah.
Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) pada Kementerian Keuangan yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan UMi. Pembiayaan UMi disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang sudah ada dan berpengalaman dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan UMi berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global. Di Kepulauan Selayar, pembiayaan UMi disalurkan oleh PT Pegadaian.
Berdasarkan data pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), sejak diluncurkan pada tahun 2017, selama 4 (empat) tahun terakhir penyaluran UMi di Kepulauan Selayar menunjukkan pertumbuhan (YoY) yang menggembirakan yaitu 53% pada tahun 2018, 108% pada tahun 2019, dan 327% pada tahun 2020. Pada tahun 2020 dengan penyaluran UMi mencakup 131 debitur dengan nilai pembiayaan mencapai 891,6 juta rupiah jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya mencakup 31 debitur dengan nilai pembiayaan 208,7 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat pelaku usaha ultra mikro yang mengakses pembiayaan UMi. Ditengah pandemi covid-19 yang masih eskalatif, kondisi tersebut diharapkan dapat membangkitkan dan memperkuat UMKM serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi.
Namun demikian, melihat potensi UMKM di Kepulauan Selayar yang cukup tinggi tentu upaya peningkatan akses masyarakat terhadap kredit program pemerintah perlu terus dilakukan. Dengan kondisi geografis Kepulauan Selayar sebagian UMKM tersebar di beberapa kepulauan mungkin belum tersentuh dengan baik program inklusi keuangan sehingga belum dapat mengakses fasilitas pembiayaan dari pemerintah. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga penyalur, dan otoritas jasa keuangan (OJK) Untuk itu Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kepulauan Selayar terus berkoordinasi dan bersinergi untuk meningkatkan literasi keuangan di Kepulauan Selayar.
KPPN secara berkala juga melakukan survey keekonomian debitur UMi meliputi survey baseline dan survey endline. Survey baseline dilakukan secara sampling terhadap debitur UMI yang melakukan akad kredit dalam 3 (tiga) bulan terakhir setiap semesteran. Sedangkan survey endline dilakukan terhadap debitur yang sudah pernah dilakukan survey baseline satu tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat diukur perubahan taraf ekonomi dan taraf hidup debitur sebagai indikator keberhasilan kredit program pemerintah. Secara umum hasil survey endline tahun 2020 menunjukkan peningkatan taraf ekonomi dan taraf hidup debitur yang cukup siginifikan.
Memang dibutuhkan strategi dan pendekatan serta inovasi yang tepat agar masyarakat mau beralih ke program pembiayaan pemerintah dan meninggalkan rentenir yang seolah membantu tetapi sesungguhnya menjerat dan merugikan para pelaku usaha. Salah satu kelebihan program pembiayaan UMi adalah adanya kewajiban penyalur untuk memberikan pendampingan usaha dan pembinaan kepada para debitur sehingga debitur dapat mengembangkan kapasitas usahanya. Selain itu perkembangan usaha debitur juga dapat dipantau dengan baik. KPPN Benteng sebagai salah satu anggota TPAKD Kepulauan Selayar turut berperan aktif melalui penyediaan data kredit program dan memberikan berbagai masukan agar kredit program pemerintah di Kepulauan Selayar bisa terus tumbuh dan masyarakat pelaku usaha mulai dari level terendah (ultra mikro) bisa bangkit dan semakin kuat, sehingga pemulihan ekonomi nasional ditengah pandemi covid-19 yang masih belum berakhir ini, bisa semakin cepat dicapai.
