Selayarnews – Mengantisipasi potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kepulauan Selayar melaksanakan patroli dialogis dan pemeriksaan terhadap penumpang di kawasan Pelabuhan Rauf Rahman, Benteng, Rabu (18/11/2026) dini hari.
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 00.30 WITA tersebut dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Satreskrim Polres Kepulauan Selayar, dipimpin AIPTU Sainal Evendi, S.H., bersama personel yang tergabung dalam surat perintah Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) terkait TPPO dan PMI.
Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap penumpang yang turun dari kapal asal wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) serta penumpang dari Selayar yang akan melanjutkan perjalanan menuju Makassar. Petugas juga memberikan imbauan dan edukasi mengenai bahaya perdagangan orang, larangan mempekerjakan anak di bawah umur, serta berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan eksploitasi manusia.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya praktik perekrutan dan pengiriman tenaga kerja secara ilegal. Pengawasan di pintu-pintu masuk dan keluar wilayah menjadi salah satu langkah penting, mengingat praktik TPPO dapat melibatkan perekrutan, perpindahan, hingga penempatan korban di daerah lain dengan berbagai modus penawaran pekerjaan.
Kasat Reskrim Polres Kepulauan Selayar menjelaskan bahwa patroli dan pemeriksaan tersebut merupakan langkah preventif untuk mendeteksi potensi kerawanan sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas prosedurnya.
“Melalui kegiatan ini, kami melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara humanis terhadap penumpang, sekaligus memberikan edukasi agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas, terutama yang menjanjikan penghasilan besar tetapi tidak disertai informasi dan prosedur penempatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila menemukan indikasi perekrutan atau pengiriman orang yang mencurigakan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian,” jelas Kasat Reskrim.
Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didid Imawan, S.I.K., S.H., M.Tr.Mil. menegaskan bahwa pencegahan TPPO merupakan bagian dari komitmen Polres Kepulauan Selayar dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban eksploitasi.
Menurut Kapolres, pengawasan terhadap mobilitas masyarakat di kawasan pelabuhan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui langkah pencegahan, edukasi, dan koordinasi dengan pihak terkait. Masyarakat juga diharapkan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan yang tidak memiliki kejelasan identitas perekrut, tempat kerja, maupun mekanisme pemberangkatan.
Polres Kepulauan Selayar mengimbau masyarakat agar segera menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan perdagangan orang, perekrutan tenaga kerja secara mencurigakan, maupun indikasi eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Laporan dapat disampaikan melalui layanan Kepolisian 110 sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
Dengan kegiatan tersebut, Polres Kepulauan Selayar berharap pengawasan terhadap mobilitas penumpang semakin optimal serta dapat mencegah wilayah Kepulauan Selayar dimanfaatkan sebagai jalur perekrutan maupun perlintasan dalam praktik perdagangan orang dan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural.
(Hms/Red)
























