Selayarnews – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar di Sulawesi Selatan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengembangan tersebut dilakukan untuk menelusuri aliran dana, mengungkap pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan, serta mengidentifikasi aset yang diduga diperoleh dari praktik ilegal tersebut.
Dalam pengembangan perkara ini, potensi kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp67,9 miliar. Penyidik Bareskrim Polri kini tidak hanya mendalami tindak pidana asal, tetapi juga menelusuri ke mana keuntungan dari penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut dialirkan.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, mengatakan pihaknya telah menerima laporan polisi terkait dugaan TPPU yang sebelumnya disampaikan oleh Polda Sulawesi Selatan.
“Untuk penanganan laporan TPPU tersebut akan diterima dan didalami oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri,” kata Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, penyidik akan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset untuk mengungkap aliran keuntungan serta aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dalam prosesnya, Bareskrim juga akan mengoptimalkan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri transaksi keuangan dan kepemilikan aset.
“Jadi, akan kami tracing, uangnya ke mana saja. Kalau memang uangnya sudah tidak ada dan sudah dialihkan ke aset, akan kami telusuri juga asetnya di mana saja,” ujarnya.
Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi jenis Biosolar melalui jalur laut. Berdasarkan hasil penyidikan, praktik tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026, dengan pola pemindahan BBM dari sejumlah truk tangki ke dua kapal jenis SPOB, yakni SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999.
Selanjutnya, BBM tersebut diduga dipindahkan kembali melalui mekanisme ship-to-ship atau pengoperan antarkapal ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Dari rangkaian aktivitas tersebut, penyidik mencatat total volume pemindahan BBM bersubsidi mencapai sekitar 3.532 kiloliter atau 3,532 juta liter. Sementara barang bukti BBM jenis Biosolar yang berhasil disita dalam pengungkapan perkara tersebut mencapai sekitar 120 kiloliter atau 120.000 liter.
Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik turut menyita dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua unit mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti 1, serta sejumlah dokumen transaksi.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, mengungkapkan bahwa dalam praktik tersebut diduga terdapat penggunaan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan distribusi BBM bersubsidi.
Dokumen asal pengiriman diduga diubah atau diganti dengan dokumen pengiriman lainnya sehingga aktivitas pengangkutan BBM yang volumenya tidak sesuai dengan dokumen asal seolah-olah merupakan distribusi resmi.
“Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P-21 per tanggal 12 November,” ungkap Taufik.
Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi dan satu orang ahli dari BPH Migas serta menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Berkas perkara pokok dinyatakan lengkap oleh kejaksaan pada 12 November 2026.
Sementara itu, Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, menyampaikan bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi dan merampas hak masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.
Ia mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya dan tidak memperjualbelikannya secara ilegal, mengingat subsidi tersebut bersumber dari keuangan negara.
Pengembangan perkara ke ranah TPPU menjadi langkah lanjutan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang menerima atau menikmati keuntungan dari praktik penyalahgunaan Biosolar tersebut. Melalui penelusuran aliran dana dan aset, penyidik diharapkan dapat mengungkap keseluruhan jaringan yang terlibat sekaligus menindaklanjuti potensi kerugian keuangan negara.
Polri bersama BPH Migas menegaskan komitmen memperkuat penegakan hukum dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran serta hak masyarakat yang berhak menerima subsidi tetap terlindungi.
(Red/ Ref Sumber: Div Humas Polri)
























