Benteng – Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN RI Prof. drh. M. Rizal Damanik, MRep.Sc. Phd., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Selayar, Kamis (20/5/2021).
Deputi Lalitbang BKKBN RI ini didampingi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Dra. Hj. Andi Rita Mariani, M.Pd., bersama rombongan lainnya.
Diketahui agenda kunjungan kerja Deputi Lalitbang BKKBN RI ini adalah melakukan monitoring, evaluasi Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21) dan pembinaan wilayah binaan Deputi Lalitbang BKKBN RI di Kabupaten Kepulauan Selayar
Kedatangannya disambut oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mulai dari Pelabuhan Pamatata Selayar, hingga melakukan pertemuan resmi di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar.
Mewakili Bupati Kepulauan Selayar, Sekda Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M. Si., menyampaikan selamat datang di Bumi Tanadoang julukan dari Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai tanah tempat berdoa. Marjani Sultan berharap kedatangan Deputi Lalitbang BKKBN RI dan rombongan dapat membawa berkah bagi Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai satu-satunya Kabupaten di Sulsel yang terpisah dari daratan Pulau Sulawesi.
Selain itu, Sekretaris Daerah juga sedikit mengurai selayang pandang Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari 132 pulau. Disebutkan, Selayar terdiri dari 11 kecamatan, lima kecamatan diantaranya ada di kepulauan, sedangkan enam kecamatan lainnya ada di daratan Pulau Selayar.
Sementara itu Deputi Lalitbang BKKBN RI menyebutkan PK21 dimulai tahun ini, serentak di seluruh wilayah Indonesia. Diharapkan menjadi jawaban atas soalan data yang mampu memotret kondisi keluarga di Indonesia serta menjawab permasalahan kependudukan yang telah dan akan terjadi dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas.
Sedangkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Dra. Hj. Andi Rita Mariani, M.Pd. mengatakan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan dasar pelaksanaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana). Tugas BKKBN katanya tidak terbatas pada masalah pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana, namun menyangkut peningkatan kualitas penduduk melalui program pembangunan keluarga.
“Dalam penggarapan Program Bangga Kencana tersebut, di samping memerlukan keterlibatan dan dukungan berbagai pihak, baik stakeholder dan mitra kerja, perlu didukung ketersediaan data dan informasi keluarga yang valid, terperinci dan relevan. Data tersebut berperan vital sebagai dasar berbagai intervensi, pembuatan kebijakan, dan penyelenggaraan program Bangga Kencana serta program pembangunan lainnya di Indonesia,” ucapnya. (Diskominfo-SP/Im)
