Selayarnews — Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Natsir Ali, memaparkan dua program unggulan daerah, Gerakan Menanam Lima Juta Pohon Kelapa (GEMERLAP) dan Checkpoint Nelayan, dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan Berbasis Zona yang digelar di Ruang Kahayya, Gedung Phinisi Bentengnge, Kabupaten Bulukumba, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia tersebut diikuti oleh empat kabupaten, yaitu Bulukumba, Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan Bantaeng, serta turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulsel.
Dalam forum tersebut, Bupati Natsir Ali menyampaikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung langkah strategis hasil HLM TPID Sulsel, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di wilayah selatan Sulawesi Selatan.
Bupati memaparkan bahwa program GEMERLAP menjadi salah satu inisiatif besar daerah untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus membuka potensi industri baru di sektor perkebunan kelapa.
“Program ini akan membuka rantai ekonomi baru di sektor perkebunan dan industri olahan kelapa, yang dapat dimanfaatkan bersama oleh daerah tetangga seperti Bulukumba, Bantaeng, Sinjai, dan Jeneponto,” ujar Natsir Ali.
Selain sektor perkebunan, Bupati juga menyoroti penerapan checkpoint bagi nelayan luar daerah yang memasuki perairan Selayar. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan pembatasan, tetapi mekanisme pengawasan sumber daya laut agar distribusi hasil tangkapan lebih teratur dan harga ikan tetap stabil di pasar regional.
“Checkpoint menjadi alat kontrol penting agar distribusi hasil laut lebih teratur dan transparan. Dengan begitu, kabupaten lain juga dapat memperoleh pasokan ikan yang stabil dan harga yang lebih terkendali,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sistem checkpoint juga berperan dalam mencegah praktik penangkapan ikan ilegal, memperkuat data statistik perikanan antar daerah, serta menciptakan sistem perdagangan hasil laut yang lebih adil.
“Jika nelayan luar terdata dan aktivitasnya terpantau, kita semua diuntungkan. Pasar menjadi sehat, harga terjaga, dan ekosistem laut terlindungi,” lanjutnya.
Di akhir pemaparannya, Bupati Natsir Ali menegaskan pentingnya sinergi antar kabupaten dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi di wilayah selatan Sulawesi Selatan.
“Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Dengan koordinasi antar daerah, hasilnya akan lebih besar dan berkelanjutan,” tutupnya.
HLM TPID Sulsel ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas ekonomi, menekan laju inflasi, serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah selatan Sulawesi Selatan.
(Hms/IC/Red)
