Selayarnews.com ā Dalam rangka implementasi serta dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan monitoring penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi) serta penginputan data calon debitur pada Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), KPPN Benteng menggelar rapat koordinasi kredit progam bersama perbankan dan instansi terkait, Kamis (21/3/2018).
Bertempat di Aula KPPN Benteng, rapat koordinasi ini dipimpin langsung Kepala KPPN Benteng Ikhwan Mahmud dan dihadiri oleh Kepala Bank BPD Sulselbar, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Pegadaian dan Disperindag Selayar.
āPengembangan SIKP didasari atas temuan audit BPK yang merekomendasikan Kementerian Keuangan selaku pengelola dana subsidi KUR untuk membuat database terintegrasi proses verifikasi subsidi kredit program dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, pemantauan atas ketepatan sasaran pemberian subsidi bunga lebih akurat.ā papar Ikhwan Mahmud.
āHal lain disampaikan oleh Kepala KPPN Benteng adalah mengenai adanya keluhan dari pemda yang menganggap bahwa data calon debitur yang diinput di SIKP tidak digunakan oleh pihak perbankan sebagai data awal dalam menjaring calon debitur. Atas alasan tersebut, pihak pemda tidak optimal dalam menginput data. Oleh karena itu perlu ada titik temu antara pemda selaku penyedia data, dan pihak perbankan selaku pengguna data calon debitur.ā tambahnya.
Dalam kesempatan ini Kepala KPPN Benteng berharap perbankan bisa menjangkau daerah-daerah kepulauan untuk memudahkan masyarakat membuka akses ke perbankan terutama KUR ini. Karena pihak perbankan selain bersifat profit oriented, juga memiliki social responsibility kepada masyarakat di pelosok Kepulauan Selayar.
Selain KUR, disampaikan pula mengenai salah satu program pemerintah, yakni Kredit Ultra Mikro (UMi) yang dikelola oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), antara lain Pegadaian. Program UMi diinisiasi untuk lebih menjangkau pelaku usaha yang lebih kecil (ultra mikro) dan tidak bankable dengan plafon maksimal Rp10 juta dengan persyaratan yang lebih mudah.
Dengan bertemunya berbagai pemangku kepentingan terkait KUR, UMi, dan SIKP, diharapkan penetrasi pemberian kredit di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar akan lebih baik, yang pada akhirnya diharapkan menjadi angin segar dalam pembangunan sektor UMKM dan perekonomian masyarakat. KPPN Benteng berharap ada koordinasi yang kuat antara pemda Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pihak penyalur program kredit, yang diawali dengan tersedianya data debitur yang akurat.
****