Selayarnews – Seorang orang tua siswa SMA Negeri 1 Selayar mengadukan persoalan anaknya yang disebut telah dua hari berturut-turut dipulangkan dari sekolah lantaran persoalan panjang rambut. Ia mempertanyakan standar yang diterapkan pihak sekolah setelah rambut anaknya sebelumnya dinyatakan telah sesuai oleh wali kelas.
Kepada Selayarnews, Selasa (22/9/2026), salah seorang orang tua siswa yang meminta identitasnya tidak disebutkan menceritakan, persoalan bermula ketika pada Minggu anaknya meminta uang untuk memotong rambut setelah mendapat teguran dari pihak sekolah.
“Pada hari Minggu anak saya minta uang ke saya untuk potong rambut, karena diingatkan dari pihak sekolah. Saya pun memberinya dan dia potong rambut,” ungkapnya.
Namun pada Senin (21/9/2026), anaknya kembali dipulangkan karena rambutnya masih dinilai terlalu panjang. Siswa tersebut kemudian memotong rambutnya dan kembali ke sekolah.
“Senin kemarin anak saya kembali dipulangkan karena rambutnya dinilai panjang, akhirnya dia pulang dan potong rambut. Setelah potong rambut kembali ke sekolah dan sudah diizinkan masuk karena menurut wali kelasnya sudah sesuai,” katanya.
Pada Selasa (22/9/2026), persoalan kembali terjadi. Menurut orang tua tersebut, anaknya bersama sejumlah siswa lainnya kembali dipulangkan oleh kepala sekolah karena ukuran rambut dinilai masih belum memenuhi ketentuan sekolah.
Ia kemudian datang ke sekolah bersama anaknya untuk meminta penjelasan sekaligus berharap adanya kebijakan.
“Saat sampai di sekolah saya ketemu wali kelas yang kemudian mengamini bahwa rambut anak saya sudah sesuai. Namun kepala sekolah tetap bersikeras setelah memeriksa rambut anak saya karena katanya masih lebih dari 3 cm. Akhirnya anak saya kembali dipulangkan dan kembali cukur. Tiga kali potong rambut itu butuh biaya juga, Pak,” ujarnya.
Perbedaan penilaian tersebut yang kemudian dipertanyakan oleh orang tua siswa. Menurutnya, jika terdapat ketentuan mengenai ukuran rambut, standar tersebut semestinya disampaikan secara jelas sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
“Ini yang saya pertanyakan. Wali kelas mengatakan sudah sesuai, tetapi ketika diperiksa kepala sekolah ternyata belum sesuai karena masih lebih dari 3 cm,” katanya.
Ia juga menyayangkan anaknya tidak dapat mengikuti pembelajaran secara penuh akibat persoalan tersebut, terlebih siswa tersebut kini duduk di kelas XII dan tengah mempersiapkan diri menghadapi ujian.
“Saya juga menyayangkan anak saya sudah dua hari berturut-turut selalu dipulangkan, meski akhirnya kembali setelah potong rambut, padahal sudah kelas 3 (XII) yang sedang persiapan untuk ujian,” ujarnya.
Menurutnya, aturan mengenai penampilan siswa tetap penting, namun penerapannya diharapkan tidak sampai menghilangkan kesempatan siswa mengikuti proses pembelajaran.
“Setahu saya karena ini bukan sekolah militer, rambut siswa putra aturannya harus rapi dan bersih, tidak menyentuh alis, telinga dan kerah baju. Itu sesuai pemahaman saya,” katanya.
Ia juga menyoroti beban biaya yang harus dikeluarkan orang tua apabila siswa diwajibkan mempertahankan rambut pada ukuran tertentu.
“Kalau standarnya 3 cm, maka praktis setiap siswa wajib potong rambut dua atau tiga kali sebulan. Itu juga butuh biaya,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ekonomi orang tua siswa tidak semuanya sama.
“Tidak semua orang tua siswa mampu, Pak. Biaya potong rambut itu sekarang sudah cukup mahal. Kalau memang sekolah mau tegakkan aturan dan mau membantu, datangkan tukang cukur ke sekolah. Di sekolah militer itu didatangkan dan dibayar oleh lembaga pendidikan,” katanya.
Ia kemudian menyinggung mengenai Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang diterima sekolah.
“Setahu saya di SMA itu setiap siswa didanai oleh negara melalui Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) antara Rp1,5 juta hingga Rp2,2 juta per siswa, yang kemudian dikelola oleh sekolah. Sisihkan Rp50 ribu untuk uang potong rambut saya pikir tidak memberatkan,” katanya.
Ia mengaku tidak mengetahui jumlah pasti siswa SMA Negeri 1 Selayar, namun membuat simulasi apabila jumlah siswa mencapai 1.000 orang.
“Saya tidak tahu berapa jumlah total siswa di SMA Negeri 1 Selayar. Taruhlah 1.000 orang dan taruhlah dana BOS terendah Rp1,5 juta saja. Maka SMA Negeri 1 Selayar mengelola Rp1,5 miliar pertahun. Ini diapakan saja,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Selayar, Mukhlis, S.Pd., menjelaskan bahwa sekolah telah memberikan waktu selama dua minggu kepada siswa untuk menyesuaikan rambut dengan tata tertib yang berlaku.
“Kami sekolah sudah diberikan waktu dua Minggu, Pak, untuk memperbaiki rambutnya sesuai aturan sekolah yang ditandatangani orang tua,” kata Mukhlis saat dikonfirmasi Selayarnews.
Ia mengatakan, pihak sekolah juga telah beberapa kali memberikan teguran sebelum mengambil tindakan terhadap siswa yang belum menyesuaikan rambutnya.
“Sudah beberapa kali diberikan teguran, tapi kenyataannya anak-anak tidak mengindahkan. Makanya sekolah ambil tindakan itu dan orang tua juga harus tahu,” ujarnya.
Mukhlis menegaskan, ketentuan mengenai ukuran rambut tersebut telah tercantum secara eksplisit dalam aturan sekolah yang ditandatangani siswa dan orang tua ketika masuk sekolah.
“Di aturan yang ditandatangani siswa dan orang tua saat masuk memang secara eksplisit menyebutkan ukuran rambut 3-2-1,” jelasnya.
Menurut Mukhlis, ketika masih terdapat siswa yang belum memenuhi ketentuan tersebut, pihak sekolah meminta orang tua datang menjemput anaknya untuk melakukan pemotongan rambut.
“Kami minta dipanggil orang tuanya untuk mengambil anaknya untuk cukur, tapi ada yang memilih cukur,” katanya.
Persoalan tersebut kemudian menjadi perhatian orang tua siswa karena berkaitan dengan penerapan tata tertib dan kesempatan siswa mengikuti pembelajaran.
Sementara dalam kebijakan pendidikan nasional, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman menempatkan sekolah sebagai lingkungan yang harus mendukung murid untuk belajar, tumbuh dan berkembang dalam suasana aman, nyaman dan kondusif. Regulasi tersebut juga menekankan pendekatan berbasis hak murid, promotif-preventif, humanis dan partisipatif dalam penyelenggaraan budaya sekolah.
Kemendikdasmen juga menegaskan bahwa lingkungan sekolah perlu mendukung warga sekolah untuk belajar dan berinteraksi dalam suasana yang tenang serta menghargai martabat manusia.
(Red)
























