Selayarnews.com – Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 18.108 pulau. Termasuk 9.638 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau tak berpenghuni. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81 ribu km serta luas laut sekira 3,1 juta km2, potensi kekayaan hayati Indonesia jadi begitu besar.
Mirisnya, Indonesia belum memiliki asosiasi yang menaungi pemerintah kabupaten kepulauan meski memiliki banyak daerah kepulauan. Padahal keberadaan asosiasi sangat penting untuk menyatukan visi, sinergitas, serta kolektivitas antardaerah kepulauan.
“Oleh karena itu saya mengusulkan adanya semacam asosiasi yang mewadahi kabupaten kepulauan di Indonesia,” ujar Bupati Kepulauan Selayar, Basli Ali, Selasa (7/7/2016).
Basli optimistis jika Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Indonesia (ASPEKSINDO) berdiri pemerintah akan lebih memberi perhatian kepada daerah-daerah kepulauan. Dengan begitu, pembangunan bisa dikebut demi kesejahteraan masyarakat. “Kami siap bertukar pikiran terkait asosiasi ini,” lanjut Basli.
Sejauh ini, belum ada asosiasi untuk kabupaten kepulauan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berkaca dari fakta itu, Basli jadi sangat antusias menggagas pembentukan asosasi ini.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan menaikkan dana alokasi umum (DAU) sebesar lima persen untuk provinsi dengan wilayah kepulauan. Kenaikan jumlah DAU ini akan dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
“Pertama membahas masalah dana alokasi umum yang berkaitan dengan wilayah daerah kepulauan. Ada luas daratan, ada luas laut. Sudah diputuskan ada kenaikan 5 persen bagi daerah yang provinsi kepulauan,” katanya di Jakarta, Jumat, 3 Juni.
Dalam menentukan wilayah yang akan mendapatkan dana tambahan DAU ini, pemerintah juga memperhatikan luas wilayah lautan dan daratan. Selain itu, pemerintah akan memperhatikan kerumitan geografis yang berbeda antar pulau.
“Kemudian pertimbangan ketiga jumlah penduduk, keempat adalah kemiskinan,” ujarnya.
Menurutnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah meminta agar bantuan DAU ini harus memperhatikan kemiskinan di suatu daerah, jumlah penduduk, kerumitan geografis, serta hambatan geografis.
