Selayarnews-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh pemerintah daerah memperbarui dan melaporkan data kebutuhan belanja pegawai, mulai dari PNS hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu.
Permintaan tersebut tertuang dalam Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/6032/SJ tertanggal 21 Agustus 2026 yang ditujukan kepada gubernur serta bupati/wali kota seluruh Indonesia.
Dalam surat tersebut, pemerintah daerah diminta menyampaikan jumlah pegawai serta kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan selama satu tahun. Pemda juga diminta memperbarui kebutuhan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan persetujuan terakhir.
Data yang diminta Kemendagri mencakup PNS, PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, serta PPPK guru dan tenaga kependidikan maupun tenaga kesehatan dalam skema penuh waktu dan paruh waktu.
Data tersebut harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat Rabu, 26 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB.

Permintaan pendataan ini muncul hanya beberapa hari setelah pemerintah dan DPR menyepakati perubahan besar dalam penataan status serta pembiayaan guru PPPK.
Pada 18 Agustus 2026, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa status kepegawaian guru PPPK akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
“Kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat,” kata Prasetyo usai rapat bersama DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam kesepakatan tersebut, guru yang berstatus PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu. Sementara guru yang sudah berstatus PPPK penuh waktu akan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2027.
Dengan demikian, terdapat tiga arah penataan yang berjalan bersamaan: PPPK guru paruh waktu menuju penuh waktu, PPPK guru penuh waktu memperoleh kesempatan mengikuti seleksi PNS, dan status kepegawaian guru PPPK dialihkan dari kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyebut terdapat 231.246 guru PPPK paruh waktu yang disepakati untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Bersamaan dengan itu, status kepegawaian mereka dialihkan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Fikri menilai kebijakan tersebut akan membantu mengurangi tekanan belanja aparatur pemerintah daerah.
“Pengangkatan PPPK menjadi PNS maupun PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu itu tidak akan jadi beban 30 persen belanja aparatur di pemda karena semua ditarik menjadi kewenangan pusat,” kata Fikri.
Perubahan tersebut bukan hanya menyangkut administrasi kepegawaian, tetapi juga menyangkut siapa yang akan menanggung pembiayaan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 20 Agustus 2026 mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp31 triliun untuk kebijakan pengalihan guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat.
“Untuk PPPK paruh waktu yang menjadi pegawai pemerintah pusat, anggarannya Rp31 triliun. Itu sudah disiapkan,” ujar Purbaya setelah menghadiri rapat kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta.
Purbaya juga memastikan alokasi anggaran tersebut tidak mengubah target defisit RAPBN 2027 yang ditetapkan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto.
Pada hari yang sama, Anggota Badan Anggaran DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan kesepakatan untuk menjadikan PPPK sebagai tanggung jawab pemerintah pusat perlu segera diperkuat dengan dasar hukum dalam pembahasan RAPBN 2027.
Menurut Ecky, bertambahnya PPPK telah memberikan tekanan terhadap belanja pegawai daerah, sementara Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menetapkan batas belanja pegawai daerah maksimal 30 persen.
“Faktanya belanja pegawai dengan adanya P3K menjadi beban daerah, banyak yang melampaui 30 persen,” kata Ecky.
Ia menegaskan, apabila pembiayaan PPPK ditarik menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, kebijakan tersebut membutuhkan dasar hukum yang jelas dan harus dimasukkan dalam pembahasan RAPBN 2027.
“Kalau ditarik menjadi beban pusat, ini harus ada alas hukumnya, dan ini harus dimasukkan di dalam pembahasan RAPBN 2027,” tegasnya.
Rangkaian perkembangan tersebut membuat surat Kemendagri tertanggal 21 Agustus 2026 menjadi menarik untuk dicermati.
Surat itu datang sehari setelah Menteri Keuangan menyampaikan kesiapan anggaran Rp31 triliun untuk mendukung pengalihan guru PPPK ke pemerintah pusat.
Artinya, permintaan Kemendagri untuk memperbarui data jumlah PNS dan PPPK serta kebutuhan gaji dan tunjangan berlangsung ketika pemerintah sedang melakukan konsolidasi besar terhadap struktur dan pembiayaan aparatur.
Pendataan tersebut juga diperlukan untuk mendapatkan gambaran riil mengenai jumlah pegawai yang masih menjadi beban anggaran daerah dan kebutuhan pembiayaan setelah adanya perubahan kebijakan.
Namun, penting untuk dicatat bahwa surat Kemendagri tersebut bukan keputusan otomatis bahwa seluruh PPPK akan menjadi pegawai pusat atau seluruh PPPK penuh waktu otomatis menjadi PNS.
Kesepakatan yang diumumkan pemerintah secara spesifik menyangkut guru PPPK. Guru PPPK paruh waktu diarahkan menjadi PPPK penuh waktu, sedangkan guru PPPK penuh waktu memperoleh kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS pada 2027. Status kepegawaian guru PPPK juga disepakati dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
Untuk PPPK di luar skema tersebut, termasuk tenaga kesehatan dan kelompok lainnya yang disebut dalam surat Kemendagri, pemutakhiran data tetap diperlukan untuk menggambarkan kebutuhan belanja pegawai masing-masing daerah.
Di sisi lain, kebijakan terbaru pemerintah menunjukkan adanya arah untuk mengurangi tekanan pembiayaan aparatur yang selama ini ditanggung pemerintah daerah, khususnya terkait guru PPPK.
Bagi pemerintah daerah, perubahan ini berpotensi memberikan ruang fiskal lebih besar. Bagi pemerintah pusat, konsekuensinya adalah bertambahnya kebutuhan pembiayaan melalui APBN.
Sementara bagi para guru PPPK, terutama yang masih berstatus paruh waktu, perkembangan ini membawa kepastian arah kebijakan: mereka disiapkan untuk memperoleh status PPPK penuh waktu, sedangkan mereka yang sudah berstatus PPPK penuh waktu memperoleh kesempatan mengikuti seleksi menuju PNS pada 2027.
Karena itu, surat Kemendagri yang meminta seluruh pemda memperbarui data gaji dan tunjangan PNS hingga PPPK tidak berdiri sendiri.
Surat tersebut muncul di tengah proses penataan ulang status kepegawaian, pengalihan kewenangan guru PPPK ke pemerintah pusat, serta penyiapan skema pembiayaan melalui APBN.
Bagi daerah, angka yang diminta Kemendagri bukan lagi sekadar data administrasi. Data tersebut menjadi penting untuk memetakan berapa besar beban belanja pegawai yang masih harus ditanggung APBD dan bagaimana perubahan kebijakan nasional akan memengaruhi struktur keuangan daerah ke depan.
Hal ini juga menjadi titik terang bahwa pemerintah sedang bergerak dari sekadar penyelesaian status kepegawaian menuju penataan kewenangan sekaligus penataan sumber pembiayaan.
(Red)
























