Selayarnews-Kiprah putra Selayar, Dr. H. Syamsu Rizal MI, S.Sos., M.Si., yang akrab disapa Deng Ical, hadir di panggung regional Asia. Anggota DPR RI Komisi I tersebut tampil sebagai salah satu pembicara kunci dalam Asia Alliance for Parliament Openness (AAPO) Regional Summit 2026 di Bangkok, Thailand, pada 25–27 Oktober 2026.
Dalam forum yang mempertemukan delegasi parlemen dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara Asia itu, Deng Ical menegaskan bahwa keterbukaan parlemen bukan sekadar slogan demokrasi, melainkan komitmen nyata untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, menjelaskan proses pengambilan keputusan, dan memperbaiki kualitas kebijakan publik.
Di hadapan para peserta, Deng Ical memaparkan perjalanan transformasi Open Parliament Indonesia (OPI), yang dirintis sejak pengesahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada 2008 hingga penyusunan rekomendasi Panitia Kerja (Panja) OPI pada 2026.
Menurutnya, keterbukaan parlemen harus diwujudkan melalui mekanisme yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta mengetahui bagaimana masukan mereka dipertimbangkan dalam proses legislasi.
Dorong Partisipasi Publik yang Bermakna
Salah satu poin utama yang disampaikan Deng Ical dalam forum tersebut adalah pentingnya meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan undang-undang.
Ia menekankan, partisipasi masyarakat tidak boleh sekadar menjadi formalitas pada akhir pembahasan. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat sejak tahap awal, mulai dari penyusunan rancangan hingga proses pengambilan keputusan.
Deng Ical menguraikan empat aspek penting untuk mewujudkan partisipasi yang bermakna.
Pertama, akses sejak awal, dengan membuka draf rancangan undang-undang, naskah akademik, dan jadwal pembahasan agar masyarakat dapat mengikuti proses legislasi sejak dini.
Kedua, ruang partisipasi yang inklusif, melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), konsultasi digital, serta pelibatan kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan.
Ketiga, respons yang bermakna, yakni memastikan setiap masukan masyarakat dicatat dan dipertimbangkan, disertai penjelasan mengenai alasan suatu usulan diterima atau ditolak.
Keempat, jejak legislasi yang transparan, sehingga masyarakat dapat menelusuri perubahan draf rancangan undang-undang dan memahami perkembangan pembahasannya.
Keempat aspek tersebut menjadi bagian penting dalam membangun proses legislasi yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
DPR Perkuat Keterbukaan melalui Teknologi Digital
Dalam paparannya, Deng Ical juga menjelaskan sejumlah upaya DPR RI untuk memperkuat transparansi dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi parlemen.
Langkah tersebut mencakup penataan ulang situs web resmi DPR, pengembangan siaran TV Parlemen dan kanal media sosial, serta penguatan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
DPR RI juga mengembangkan SIMASLEG atau Sistem Informasi Partisipasi Legislasi untuk memudahkan masyarakat menyampaikan masukan secara langsung dalam proses pembentukan undang-undang.
Pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat memperluas jangkauan partisipasi masyarakat sekaligus mempermudah akses terhadap informasi mengenai agenda dan proses legislasi.
Meski demikian, Deng Ical menekankan bahwa inovasi digital perlu diikuti penguatan tata kelola dan kelembagaan agar keterbukaan tidak hanya menjadi program sesaat, tetapi berjalan konsisten dan berkelanjutan.
Tantangan Parlemen Terbuka ke Depan
Deng Ical turut menyoroti sejumlah tantangan dalam pengembangan Open Parliament Indonesia. Di antaranya, penguatan kerangka kelembagaan, integrasi perencanaan dan penganggaran, serta menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi digital dan perlindungan keamanan data.
Selain itu, kolaborasi antara parlemen dan masyarakat sipil melalui pendekatan co-creation atau penciptaan bersama juga perlu terus diperkuat.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas, sekaligus mendorong masyarakat terlibat dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan publik.
Bagi Deng Ical, keterbukaan parlemen merupakan proses berkelanjutan yang menuntut komitmen untuk terus berbenah, membangun komunikasi dua arah, dan memastikan aspirasi masyarakat mendapat tempat dalam pengambilan keputusan.
“Parlemen terbuka bukan tujuan akhir. Ia adalah komitmen untuk mendengarkan, menjelaskan, dan memperbaiki,” pungkas Deng Ical.
Keikutsertaan putra Selayar tersebut dalam forum regional ini menjadi momentum untuk menyuarakan pentingnya demokrasi yang partisipatif dan transparan. Gagasan yang disampaikan menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses politik yang berlangsung, tetapi juga oleh sejauh mana lembaga perwakilan membuka ruang bagi pengawasan, masukan, dan keterlibatan masyarakat. (Dw)
























