Benteng – Sejak tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak di 270 Kabupaten/Kota se-Indonesia, Bawaslu di masing-masing wilayah Kabupaten/kota sudah menangani kasus pelanggaran dan temuan.
Untuk di Kabupaten Kepulauan Selayar, Bawaslu Selayar menurut Suharno selaku Ketua mengatakan bahwa pihaknya hingga hari ini sudah menangani 36 kasus selama perhelatan tahapan pilkada tahun 2020
“Sejauh tahapan penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebanyak 36 laporan dan temuan dugaan pelanggaran,” Ungkapnya saat ditemui di ruangannya, Kamis (26/11).
Suharno menjelaskan bahwa dari ke 36 laporan dan temuan dugaan pelanggaran tersebut terdiri dari dugaan pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan persoalan netralitas ASN.
“Pelanggaran administrasi 11, pidana sebanyak 9 dan pelanggaran undang-undang lainnya itu ada 11 terkait netralitas ASN,” Jelasnya.
Dari kasus-kasus tersebut, ia mengaku bahwa sudah melakukan langkah sesuai dengan regulasi yang ada baik untuk kasus terkait netralitas ASN ataupun pidana pemilu.
“Terkait netralitas ASN kami sudah sampaikan ke KASN dan dari 11 itu sudah ada 4 yang sudah keluar rekomendasi dari KASN. Lalu khusus pidana pemilu yang totalnya ada 9 laporan dan temuan, yang dimana 5 kasus ditemukan oleh pengawas pemilu dan 4 hasil laporan masyarakat,” Imbuhnya.
Tentang 9 kasus pidana pemilu yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar menurut Suharno sudah ada beberapa yang ditingkatkan prosesnya
“Dari 9 kasus pidana pemilu itu yang terdiri dari 5 temuan dan 4 laporan, sudah ada 3 yang sudah naik di sidik dan sampai di proses. Ada yang sudah divonis, ada dalam tahap penuntutan yang sudah proses pelimpahan tahap 1 dan selanjutnya akan ada pelimpahan tahap 2 dan kasus yang terakhir satunya lagi masih dalam kasus sidik di kepolisian,” Bebernya.
Lebih jauh, Suharno mengatakan bahwa dari kasus netralitas ASN yang ada kebanyakan terkait dengan pasangan calon nomor urut 2 yakni Muh. Basli Ali-Saiful Arif (BAS).
“Lebih banyak kasus pelanggaran misalnya diduga mendukung salah satu pasangan calon dan kebanyakan mendukung pasangan calon nomor urut 2 sebagai petahana dan ada juga yang tidak mendukung tapi mengomentari hal-hal yang bersifat politik di media sosial. Ada juga kasus yang terkait dengan pasangan nomor urut 1 yaitu mengenai kasus konvoi kemarin,” Kuncinya.
Bolls
