Selayarnews.com – Bupai Kepulauan Selayar H.Muh Basli Ali mengeluarkan penyampaian tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar nomor 31 Tahun 2019.
Berikut penyampaian bupati Kepulauan Selayar tentang mekanisme pengangkatan & Pemberhentian perangkat Desa
- Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : Berpendidikan paling rendah sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat, Berusia 20 (Dua Puluh) tahun sampai dengan 42 (Empat Puluh Dua) tahun.
- Pengangkatan Perangkat Desa Dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: Kepala Desa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan palin lama 2 (Dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Dalam hal camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat Desa. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa;
- Kepala Desa Memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- Perangkat Desa diberhentikan karena : Usia telah genap 60 (Enam Puluh) Tahun, Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap. Berhalangan tetap. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- Perangkat Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan pengembalian kerugian daerah bagi yang berusia telah genap 60 tahun.
****
