Selayarnews-Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana paling lambat pada 15 Desember 2026.
Komitmen tersebut dituangkan dalam surat tertulis yang ditandatangani pimpinan DPR RI pada 27 Agustus 2026, menyusul audiensi DPR RI dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Dalam keterangan resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Jenderal DPR RI, pimpinan DPR menyebut RUU Perampasan Aset sebagai salah satu agenda legislasi penting untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus mendukung pemulihan aset hasil tindak pidana.
Melalui surat komitmen tersebut, pimpinan DPR RI juga menyatakan akan mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam pembentukan RUU, termasuk Komisi III DPR RI dan pemerintah, agar setiap tahapan pembahasan dilakukan secara sungguh-sungguh, terukur, cermat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Poin utama dalam surat itu menetapkan batas waktu penyelesaian pembentukan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.

Tidak hanya menetapkan tenggat waktu, pimpinan DPR RI juga menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri apabila sampai batas waktu tersebut RUU Perampasan Aset belum disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Dalam keterangan resmi DPR, klausul tersebut bahkan diperluas atas permintaan massa AMPB. Pimpinan DPR menyatakan siap mengundurkan diri bukan hanya dari jabatan sebagai pimpinan DPR, tetapi juga sebagai anggota DPR RI apabila RUU tersebut tidak disahkan sesuai tenggat yang telah ditetapkan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menegaskan bahwa batas waktu tersebut akan menjadi target DPR untuk membawa RUU Perampasan Aset hingga pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna.
“Limit waktu paling lambat untuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu akan diketok di Paripurna pada tanggal 15 Desember 2026,” kata Dasco dalam audiensi tersebut, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi DPR RI.
Komitmen itu juga ditegaskan Ketua DPR RI Puan Maharani pada hari yang sama. Puan menyampaikan bahwa DPR masih memiliki waktu sekitar empat hingga lima bulan untuk menuntaskan pembahasan RUU tersebut dan berharap target 15 Desember 2026 dapat direalisasikan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengajak masyarakat untuk ikut mengawal proses pembahasan hingga tenggat waktu yang telah disepakati. DPR juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait substansi RUU melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di komisi terkait.
Komisi III DPR RI sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset terus berjalan. Per 25 Agustus 2026, Komisi III menyebut telah menggelar 35 RDPU, tiga kunjungan kerja ke daerah, serta menerima masukan tertulis dari berbagai elemen masyarakat.
Dengan adanya surat komitmen tersebut, perhatian berikutnya akan tertuju pada proses pembahasan RUU Perampasan Aset hingga batas waktu 15 Desember 2026. DPR RI telah menyatakan target penyelesaian, sementara proses legislasi tetap harus melalui tahapan pembahasan bersama pemerintah sebelum akhirnya diputuskan dalam Rapat Paripurna.
Surat bertanggal 27 Agustus 2026 itu ditandatangani empat Wakil Ketua DPR RI, yakni Prof. H. Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, M.T., Saan Mustopa, serta Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag., M.A.P.
(Red)
Sumber utama: JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI, JDIH Setjen DPR RI
























