Selayarnews.com – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan menggelar Bimbingan Teknis tahap kedua kerjasama dengan Laboratorium Managemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Bertempat di Hotel GGi Batam Provinsi Kepulauan Riau Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Aset Desa dan Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Desa dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati Kep.Selayar Muh.Basli Ali.
Kegiatan Bimbingan Teknis ini merupakan Bimtek Tahap ke 2 setelah Bimtek Tahap pertama dilaksanakan pada bulan Mei ditempat yang sama dan rencananya akan mengikutkan seluruh Kepala Desa dan Ketua BPD dengan sumber anggaran bersumber dari anggaran dana desa (ADD). “Setiap desa menyetorkan anggaran 25 Juta untuk bisa mengikuti BIMTEK ini” Ujar salah seorang kepala desa yang tidak mau disebutkan namanya.
Dalam Sambutannya, Basli Ali berpesan bahwa sekembalinya dari Bimtek harus ada perubahan disetiap desa dan harus mengutamakan pelayanan, Aparatur Desa harus memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakatnya.
Pemilihan lokasi Bimtek di Batam menuai kecaman dari anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Ady Ansar mengatakan bahwa Komisi I DPRD telah melarang pelaksanaan Bimtek ataupun study banding untuk tahun 2016 ini. Pemerintahan yang baru harus lebih konsen dipembenahan. Tapi sepertinya larangan ini tidak diindahkan oleh Bapemdes.
“Komisi I akan memanggil kembali Bapemdes sekembalinya dari Batam” Ujar Ady Ansar
“Pemilihan Batam sebagai lokasi Bimtek adalah sebuah pemborosan anggaran, Para Kepala Desa harusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakatnya. Klo memang mau melaksanakan Bimtek kenapa tidak dilaksanakan di Selayar saja jadi bisa mengikutkan semua aparatur desa dan BPD sehingga mereka bisa tahu tugas dan fungsi nya” Tutup Ady Ansar
Sementara itu Irwan Baso selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa enggan menanggapi permasalahan BIMTEK ini, redaksi selayarnews.com mencoba menghubungi beliau via telpon tapi tidak direspon dan pesan singkat dari redaksi pun tidak dibalasnya. (DA)
