Selayarnews-Sebuah iklan properti di media sosial Instagram menawarkan lahan seluas sekitar 200 hektare di Desa Majapahit, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan harga Rp35 miliar. Dalam materi promosi tersebut, kawasan yang berada di Pulau Bonerate itu ditawarkan untuk pengembangan properti privat dengan konsep resort.
Iklan tersebut diunggah melalui akun Instagram @thefind_luxrealestate. Dalam materi promosinya, kawasan yang ditawarkan digambarkan memiliki bentang alam pesisir, garis pantai, serta panorama laut yang disebut memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata eksklusif.
Unggahan tersebut juga menggunakan narasi pemasaran seperti “private island resort” dan menggambarkan kawasan itu sebagai sebuah kawasan pesisir yang dapat dikembangkan untuk proyek properti berskala besar.
Berdasarkan informasi dalam iklan, lahan yang ditawarkan memiliki luas sekitar 200 hektare dengan harga Rp35 miliar. Jika dihitung berdasarkan luas tersebut, nilai yang ditawarkan berada di kisaran Rp175 juta per hektare.
Adanya penawaran tersebut kemudian menimbulkan perhatian terkait status dan batas objek tanah yang diiklankan, termasuk alas hak atas lahan serta peruntukan ruangnya.
Camat Pasimarannu Andi Ali Akbar, S.IP., M.Si., mengatakan bahwa status alas hak menjadi hal pertama yang perlu diketahui sebelum dilakukan kajian terhadap pemanfaatan lahan tersebut.
“Tentu yang pertama kita harus mengetahui dulu alas hak dari kepemilikan tanah yang sementara diiklankan tersebut. Ketika itu memang benar dimiliki barulah kita kaji dari segi pemanfaatan lahan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten,” kata Ali Akbar kepada Selayarnews, Jumat (28/8/2026) malam.

Desa Majapahit merupakan salah satu desa di Kecamatan Pasimarannu yang berada di Pulau Bonerate. Data wilayah Pengadilan Agama Selayar mencatat Desa Majapahit sebagai bagian dari Kecamatan Pasimarannu dengan luas wilayah sekitar 10,38 kilometer persegi.
Wilayah tersebut memiliki karakter kawasan pesisir dan pulau kecil dengan berbagai ketentuan terkait pemanfaatan ruang dan lingkungan.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir juga mencatat Desa Majapahit sebagai salah satu desa yang memiliki Daerah Perlindungan Laut (DPL).
Dalam ketentuan mengenai wilayah pesisir, pemanfaatan kawasan pantai juga berkaitan dengan keberadaan sempadan pantai serta fungsi perlindungan kawasan pesisir.
Di sisi lain, Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026–2046 pada Februari 2026. RTRW tersebut merupakan revisi dari RTRW sebelumnya dan menjadi dasar dalam pengaturan serta pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.
Dengan demikian, rencana pemanfaatan lahan untuk pembangunan resort atau kawasan properti perlu memperhatikan status hak atas tanah, kesesuaian tata ruang, ketentuan kawasan pesisir, perizinan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan serta ketentuan lain yang berlaku untuk pemanfaatan pulau kecil.
Dalam materi iklan yang beredar, belum terlihat informasi rinci mengenai nomor sertifikat, Nomor Identifikasi Bidang (NIB), jenis hak atas tanah, nama pemegang hak maupun surat ukur yang dapat menunjukkan status dan batas pasti lahan seluas 200 hektare tersebut.
Batas objek yang ditawarkan juga menjadi bagian yang perlu diperjelas, mengingat kawasan yang ditampilkan dalam materi promosi berada di wilayah pesisir. Status masing-masing bidang perlu dibedakan apabila terdapat kawasan sempadan pantai, kawasan perlindungan, fasilitas umum, jalan atau ruang dengan fungsi tertentu berdasarkan tata ruang.
Dalam materi promosi, kawasan tersebut juga dicantumkan dengan tulisan “Taka Bonerate”. Namun, penyebutan tersebut perlu dibedakan dengan status kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.
Berdasarkan informasi resmi Balai Taman Nasional Taka Bonerate, kawasan Taman Nasional Taka Bonerate secara administratif berada di Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar. Desa yang tercatat berada di dalam kawasan tersebut antara lain Rajuni, Latondu, Tarupa, Jinato, Tambuna dan Desa Khusus Pasitallu Raya. Desa Majapahit tidak tercantum dalam daftar desa yang berada di dalam kawasan taman nasional tersebut.
Balai Taman Nasional Taka Bonerate juga menjelaskan bahwa kawasan taman nasional tersebut memiliki sistem zonasi, termasuk zona inti, zona perlindungan bahari, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona religi, budaya dan sejarah, serta zona rehabilitasi.
Dengan demikian, tulisan “Taka Bonerate” yang terdapat pada materi iklan perlu diperjelas konteksnya, termasuk apakah yang dimaksud adalah lokasi di Pulau Bonerate atau merujuk pada Taman Nasional Taka Bonerate.
Status alas hak, batas pasti objek dan peruntukan tata ruang atas lahan yang ditawarkan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut berdasarkan dokumen pertanahan serta keterangan dari instansi terkait.
(Red)
























