Selayarnews.com – Pimpinan Pusat Perisai Syarikat Islam (PP PERISAI SI) secara resmi menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden. Dukungan ini ditegaskan sebagai langkah strategis untuk menjamin netralitas institusi Bhayangkara serta memastikan stabilitas keamanan nasional tetap terjaga tanpa intervensi politik praktis.
Pernyataan sikap ini muncul sebagai respons terhadap dinamika pasca Rapat Kerja antara Kapolri dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (26/1/2026). Dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan argumen fundamental mengenai efektivitas struktur Polri saat ini yang linear
langsung kepada kepala negara.
Ketua Umum PP PERISAI SI, Adhitya Yusma Perdana, menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden adalah mandat konstitusional yang ideal. Menurutnya, struktur ini merupakan benteng terakhir dalam menjaga profesionalisme kepolisian dari tarikan kepentingan sektoral.
“Dukungan kami terhadap posisi Polri di bawah Presiden didasarkan pada kajian mendalam terhadap empat poin utama yang disampaikan Kapolri di Komisi III. Pertama, kami melihat bahwa penempatan di bawah Presiden adalah jaminan tertinggi bagi netralitas Polri. Jika posisi ini digeser, ada risiko besar institusi ini terjebak dalam kepentingan politik kementerian,” ujar Adhitya.
Ia menambahkan bahwa efektivitas operasional dan kecepatan komando dalam menghadapi dinamika keamanan dalam negeri hanya bisa dijamin jika Polri memiliki jalur koordinasi langsung dengan Presiden.
Sekretaris Jenderal PP PERISAI SI, Muhammad Nur, memperkuat pernyataan tersebut dengan menegaskan loyalitas organisasi terhadap konstitusi. Ia menyampaikan bahwa seluruh kader Perisai Syarikat Islam diinstruksikan untuk terus mengawal narasi dukungan ini.
Menurutnya, pernyataan Ketua Umum merupakan sikap resmi yang bersifat instruktif, menekankan bahwa kemandirian Polri di bawah Presiden adalah harga mati bagi terciptanya penegakan hukum yang adil dan transparan bagi seluruh rakyat.
Integritas di Balik Simbolisme “Petani”
Menyoroti pernyataan Kapolri yang viral mengenai keinginannya menjadi petani ketimbang menjadi Menteri Kepolisian, PP PERISAI SI menilai hal tersebut sebagai refleksi integritas yang luar biasa. Adhitya Yusma Perdana memandang pilihan tersebut sebagai bukti bahwa pimpinan Polri lebih mengutamakan marwah institusi daripada jabatan politik baru.
“Pilihan Kapolri untuk ‘lebih baik jadi petani’ adalah sebuah pernyataan intelektual yang sangat berani. Itu adalah simbol kerendahan hati sekaligus keteguhan prinsip. Menjadi petani berarti melayani kehidupan dari akarnya, dan bagi Kapolri, pengabdian sejati adalah menjaga keamanan rakyat di bawah mandat Presiden, bukan mengejar prestise sebagai menteri yang justru berpotensi merusak struktur profesional Polri,” jelas Adhitya.
Melalui dukungan ini, PERISAI SI berharap pemerintah dan parlemen tetap mempertahankan format organisasi Polri yang ada saat ini. Fokus kebijakan diharapkan lebih tertuju pada penguatan kinerja Polri Presisi, sehingga kepolisian tetap menjadi institusi yang kuat, mandiri, dan sepenuhnya berdedikasi kepada rakyat di bawah kepemimpinan nasional.
