Selayarnews.com – Wacana pemekaran Kabupaten Kepulauan Selayar yang digaungkan oleh sekelompok anak muda yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Percepatan Pemekaran Kabupaten Kepulauan Takabonerate menjadi iau hangat yang diperbincangkan beberapa minggu terakhir ini.
Wacana pemekaran daerah ini pun membuat sosok politisi senior H.Ince Langke, IA angkat bicara. Melalui salah satu akun social media miliknya, Ince Langke IA menuliskan pandangannya terhadap Pemekaran. Berikut postingannya :
Ass wr wb dan slmt mlm…..!!!
Atas permintaan banyak pihak/orang /keluarga khususnya tokoh masyarakat dari 5 kecamatan kepulauan untuk saya berpendapat tentang wacana pemekaran kabupaten.
Wacana pemekaran Kabupaten Kep.Selayar Selayar adalah sebuah langkah yang tidak/kurang bijaksana , momentumnya yang tidak tepat dan risisten akan mempengaruhi sendi2 kehidupan masyarakat, bahkan bisa mengancam terciptanya ( bom waktu) disharmonisasi sosial/ masyarakat, baik antar masyarakat kepulauan sendiri, maupun antar masyarakat selayar secara umum, karena :
- 10 tahun sebelumnya Selayar dipimpin oleh putra terbaik pulau ( Pak Syahrir sebagai Bupati) dengan tingkat kemajuan hasil pembangunan disemua sektor seperti fakta yang ada saat ini. Fakta hasil pembangunan kepulauan itu ternyata tidak cukup kuat menjadi modal politik bagi anak/keluarganya (pasangan Aji-Gani) dalam memenangkan Pilkada lalu. Justeru hasil Pilkada yang lalu menyadarkan sebagian besar masyarakat kepulauan pada realitas / fakta hasil pembangunan. Kondisi riel ini justru berbalik memberi kontribusi besar bg kemenangan pasangan BAZ pada Pilkada lalu. Dilain hal, Fakta ini juga tentu terpulang kepada Pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh sahabat saya Bpk.H.Syahrir Wahab.
- Wacana pemekaran dari prespektif apapun adalah sebuah gerakan politik, menuju proses politik untuk memperoleh keputusan politik. Untuk itu jangan heran jika bnyk pihak juga mencermati / mengukurnya secara politis pula lebih awal seperti saya. Tidak bisa dihindari , sekalipun tentu ada pihak yg berusaha menjelaskan atas nama idealisme kesejahteraan, pemerataan, ketertinggalan dll. Wacana ini akan memunculkan pro kontra ( setuju dan tdk setuju ) , masyarakat akan kembali ditarik tarik pada dinamika politik praktis. Selanjutnya secara politis akhirnya kembali menjadi beban politik babak kedua bagi Aji-Gani pasca kekalahannya pada Pilkada lalu, jika ternyata mereka antara lain menjadi salasatu pihak yg berada dibalik wacana pemekaran. Dilain pihak, lebih jauh kembali akan menjadi beban sosial politik masyarakat yang saat ini masih dalam kondisi pemulihan suasana kemasyarakatan karena proses politik Pilkada.
- Dari aspek waktu, Momentumnya tidak pas karena masyarakat Selayar belum lama berselang baru saja melaksanakan Pilkada, dimana masyarakat terpolarisasi pada 3 kelompok sesuai jumlah pasangan calon Bupati – Wakil Bupati saat itu.S esuai tingkat kedewasaan berdemokrasi , masyarakat kita masih memerlukan iklim sosial yang lebih cair dan kondunsif . Jika kita meraskan suasana kebathinan masyarakat khususnya masyarakat kepulauan , kita tidak mati rasa, pasti paham bahwa yang justru diperlukan saat ini adalah upaya recovery /pemulihan melalui usaha usaha rekonsiliasi , mencairkan kembali suasana ekses perbedaan pilihan yang ada agar tdk menjadi beban psychologis kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkepanjangan. Kondisi ini yg semestinya dilakukan jika ikut bertanggung jawab bagi masyarakat, tidak semata hanya mempertimbangkan kepentingan politik pribadi dan kelompok semata, kasian nasib rakyat. Sangat tidak bijaksana, ketika sekarang akan menggiring kembali masyarakat yang belum sepenuhnya pulih untuk diperhadapkan pada pilihan SETUJU dan TIDAK SETUJU pada wacana pemekaran. Mungkin saja ada sementara pihak yang tidak memahami ini dan bahkan mungkin berpendapat bahwa apa hubungannya wacana pemekaran dengan masyarakat luas.J ika perlu waktu 5-10 tahun untuk pemekaran, maka selama itu pula masyarakat terbebani secara cultur dan sosial kemasyarakatan.
- Regulasi menyangkut pemekaran daerah , bukanlah sebuah perintah negara untuk membuat DOB, oleh karena itu gerakan apapun yang lansung atau tidak akan terkait masyarakat arif bijaksana jika sebelum mewacanakan apapun seperti pemekaran kabupaten, hendaknya dikaji dan dipertimbangkan secara matang dan bertanggung jawab, dari berbagai aspek utamanya cost sosial yang ditanggung masyarakat. Kepentingan masyarakatlah yang harus menjadi pertimbangan utamanya, termasuk kepentingan suasana kehidupan sosial kemasyarakatan antara lain krn akan diperhadapkan kembali pd suasana tarik menarik, setuju atau tidak (bathin rakyat masih capek). Bagi pihak yang memahami kondisi sosial kemasyarakatan pasti memahami bahwa di masyarakat kita , dengan tingkat kedewasaan berdemokrasi seperti saat ini, setiap proses politik yang lansung atau tidak lansung melibatkan masyarakat, cukup menjadi beban sosial kemasyarakatan bagi mereka.
- Seharusnya , penciptaan iklim kondunsif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan menempati posisi urgensi tinggi untuk diupayakan, jika paham dan bertanggung jawab pada nasib dan beban rakyat, Sebagaimana dipelopori oleh Pemerintahan BAZ saat ini selaku pembina politik dan kemasyarakatan yang selalu berusaha untuk tidak menerapkan kebijakan politik bumi hangus, yang tdk mengedepankan perbedaan dukung mendukung pada Pilkada yang lalu (dpt diliat dari komunikasi yang dibangun, semua pihak bisa mengakses kekuasaan , penempatan pejabat , kebijakan pemb dll ) kecuali jika msh ada pihak yang tida ikut merekovery diri, menyadari diri.
- Secara politis , gerakan pemekaran ini akan merugikan adik adik saya khususnya Aji-Gani, termasuk bpk. Syahrir Wahab, sebagai Bupati sebelum saat ini (jika mereka berada dibalik wacana pemekaran ), kalkulasi saya menghitung seperti itu, akan menjadi bumerang bagi kehidupan politiknya, Akan berhadapan dengan kondisi yang sangat menyudutkan dirinya sebagai Elit politik yang dianggap tidak bertanggung jawab , bukan negarawan , sakit hati, gagal paham, karena tidak ikut mempelopori pemulihan iklim sosial politik pasca pilkada yang justru menjadi utama saat ini, sebagi Elit yang seharusnya ikut bertanggung jawab yang bersangkutan Akan dicap sebagai Elit politik , yang hanya selalu saja menghitung kepentingannya ,tanpa mempertimbangkan masyarakat luas, memprihatinkan.
****
(DA)
