Selayarnews – Hingga Jumat (31/7/2026), tepat 16 hari pasca tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Pulau Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebanyak 14 penumpang masih dinyatakan hilang.
Berdasarkan data resmi Tim SAR dan Kepolisian, tragedi tersebut melibatkan 76 orang. Empat korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, berhasil diidentifikasi, kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu, para korban selamat masih berupaya memulihkan trauma, sedangkan keluarga 14 korban yang belum ditemukan terus menanti kepastian nasib anggota keluarganya.
Di sisi lain, penyidik kepolisian masih melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk awak kapal, guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan laut tersebut.
Di tengah proses penyelidikan, muncul persoalan lain yang menjadi perhatian publik, yakni belum adanya kepastian mengenai santunan bagi korban dan keluarga korban.
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Arsil Ihsan, mengungkapkan informasi yang berkembang menyebut para penumpang KM Nurul Salsa tidak tercatat memperoleh perlindungan asuransi perjalanan.
“Jika informasi itu benar, maka para korban tidak dapat memperoleh santunan melalui skema asuransi sebagaimana lazimnya angkutan umum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Arsil, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, apabila persyaratan pertanggungan dalam kasus KM Nurul Salsa memang tidak terpenuhi, maka pihak asuransi tidak dapat memberikan santunan. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya menghilangkan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban musibah.
“Bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Semuanya harus mengambil peran dan bertanggung jawab terhadap tragedi ini, termasuk memberikan perhatian kepada para korban dan keluarga korban,” tegasnya.
Arsil juga meminta agar pemerintah tidak hanya berfokus pada proses pencarian korban dan penyelidikan penyebab kecelakaan, tetapi segera memastikan langkah nyata untuk membantu korban selamat, keluarga korban meninggal dunia, maupun keluarga korban yang hingga kini masih belum ditemukan.
Ia menambahkan, apabila nantinya terbukti KM Nurul Salsa merupakan angkutan umum yang menjual tiket secara sah, tetapi penumpangnya tidak memperoleh perlindungan asuransi, maka hal tersebut perlu ditelusuri penyebabnya karena menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan angkutan umum dan mekanisme dana pertanggungan wajib. Sebaliknya, apabila kapal beroperasi di luar ketentuan yang dipersyaratkan, dasar pemberian santunan asuransi dapat berbeda dengan bantuan kemanusiaan yang diberikan pemerintah.
Sementara itu, Kepala UPP Kelas III Selayar (Syahbandar), Kapten Romi Sumardiawan, sebelumnya menyampaikan bahwa KLM Nurul Salsa tidak memiliki asuransi kapal maupun asuransi bagi pengguna jasa atau penumpangnya.
Meski demikian, Romi menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap kapal penumpang wajib mengasuransikan penumpangnya. Namun, kepemilikan asuransi tersebut bukan merupakan persyaratan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
Ia mengaku pihak UPP Kelas III Selayar telah beberapa kali mengimbau pemilik KLM Nurul Salsa agar segera mengurus asuransi kapal maupun asuransi bagi penumpangnya. Namun hingga musibah tersebut terjadi, kewajiban itu belum juga dipenuhi.
Hingga kini, keluarga korban masih berharap pemerintah segera memberikan kepastian, baik terkait kelanjutan pencarian 14 korban yang masih hilang maupun kepastian mengenai bentuk perlindungan dan bantuan yang akan diberikan kepada para korban serta keluarga yang terdampak tragedi tersebut. (Red)
























