Selayarnews– Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) penetuan penunjukan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel yang akan mengisi kekosongan sementara jabatan pimpinan tertinggi di Pemprov Sulsel sampai Pilgub 2024 digelar, baru saja selesai digelar, Kamis (31/8/2023) petang.
Sidang yang dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu memutuskan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar, ditunjuk sebagai Pj Gubernur Sulsel.
“Sidang TPA baru selsai digelar. Pak Bachtiar yang terpilih untuk ditunjuk sebagai Pj Gubernur Sulsel,” kata sumber sebagaimana dikutip dari inikata.co.id yang meminta namanya dirahasiakan.
Sebelumnya, ada tiga nama yang diajukan untuk dibahas di Sidang TPA penunjukan Pj Gubernur Sulsel yang digelar di Jakarta mulai pukul 15.00 WIB sore tadi. Tiga nama tersebut, yakni: Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud: Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad Pidana Bolombo.
Bahtiar menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sejak dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian pada 27 Juli 2020 lalu. Pria asal Bone, Sulawesi Selatan ini sebelumnya juga sudah mencicipi sejumlah posisi di Kemendagri.
Tercatat, Bahtiar pernah menjabat sebagai Kepala sub Direktorat Ormas Dirjen Polpum Kemendagri. Lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ini sempat menjadi Kepala Pusat Penerangan.Tak hanya itu, dia juga memiliki pengalaman dalam memimpin daerah. Tepatnya pada September 2020 lalu, Bahtiar sempat ditunjuk sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau, menggantikan Isdianto yang cuti untuk mengikuti Pilkada 2020.
Profil
Nama Lengkap: Dr. Bahtiar, M.Si.
Pendidikan
- S1 Universitas Hasanuddin (1992); Tidak Selesai
- D3 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/IPDN (1995)
- S1 Institut Ilmu Pemerintahan/IPDN (2000)
- S2 Universitas Padjadjaran (2008)
- S3 Universitas Padjadjaran (2013)
Jabatan
- Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol (2010);
- Kabag Perundang-Undangan, Setditjen Polp um (2015);
- Plt. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);
- Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);
- Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2018);
- Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Um um (2019);
- Pjs. Gubernur Kepulauan Riau (2020);
- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2020).(*)
