Selayarnews– Meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Raihan ini menjadi WTP kesembilan secara berturut-turut sejak tahun 2016, membuktikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah tetap stabil dan akuntabel di bawah pemerintahan baru Bupati Muhammad Natsir Ali.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel pada Rabu (4/6/2025), dihadiri oleh Bupati Natsir Ali, Wakil Ketua DPRD Afrianto, Inspektur Kabupaten Irwan Baso, dan Kepala BPKAD Nursal Ihsan. Prosesi diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh pihak BPK dan Pemkab Selayar.
Dalam sambutannya, Bupati Natsir Ali menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pemeriksaan yang objektif dan profesional, serta kepada seluruh jajaran Pemkab atas kerja keras menyusun laporan keuangan secara tertib dan transparan.
“Opini WTP ini adalah buah dari kolaborasi dan kedisiplinan seluruh perangkat daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas serta patuh terhadap aturan,” ujar Natsir.
Opini WTP yang diberikan BPK menandakan bahwa laporan keuangan Pemkab Selayar telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mengungkap informasi secara memadai, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta didukung sistem pengendalian internal yang efektif.
Menariknya, prestasi WTP yang kembali diraih tahun ini juga memperpanjang rekor delapan tahun berturut-turut yang dicapai selama kepemimpinan sebelumnya, Bupati Basli Ali—yang tak lain adalah kakak kandung dari Bupati saat ini.
Dari catatan redaksi selayarnews, pada masa kepemimpinan Basli Ali, Pemkab Selayar secara konsisten memperoleh opini WTP sejak tahun 2016. Basli dikenal menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan fokus pada penguatan sistem pelaporan keuangan daerah.
“Kami akan terus menjaga capaian ini, bukan semata untuk prestasi, tetapi demi memastikan anggaran dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Natsir.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK dan menjadi indikator penting tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan mempertahankan opini ini di tengah transisi kepemimpinan, Pemkab Selayar menunjukkan konsistensi dan komitmen kuat terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.
(Red)
