Selayarnews– Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda Sulawesi Selatan kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara dengan meraih sejumlah penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atas kinerja pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025, yang diserahkan pada Jumat, 6 Februari 2026.
Dalam penilaian tersebut, Polda Sulsel melalui Bidkeu berhasil meraih Terbaik I Kualitas Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), Terbaik I Kinerja Pelaksanaan Anggaran, serta Terbaik I Implementasi Pembayaran dan Penggunaan Digipay. Selain itu, Bidkeu Polda Sulsel juga meraih Terbaik III Implementasi Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi Polda Sulsel dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran dan tata kelola anggaran yang efektif dan efisien.
Kepala Bidang Keuangan Polda Sulsel, Kombes Pol S. Ferdinand Suwarji, S.E., M.Ak., M.A.R.S., CFrA menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Bidkeu dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan. “Penghargaan ini adalah hasil kerja keras dan komitmen seluruh personel Bidkeu Polda Sulsel dalam menjalankan pengelolaan keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja ke depan. “Kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar semakin profesional, tertib administrasi, dan mampu memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas-tugas kepolisian,” tambahnya.
Melalui capaian ini, Polda Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
(Red)
