Benteng – Demi percepatan penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2020 dan penyelesaian rekonsiliasi Sisa Dana Desa Tahun 2015-2019, KPPN Benteng menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pemkab Kepulauan Selayar (04/11).
Dari Pemkab Kepulauan Selayar hadir Kepala Dinas PMD Irwan Baso, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Tajuddin Makka, perwakilan dari BPKPAD. Sedangkan dari KPPN Benteng hadir Kepala KPPN Benteng, Sunaryo, Kepala Seksi Bank, Nurlaily, dan Staf Seksi Bank, Danawan Bimantoro.
“Kegiatan ini kami selenggarakan di ruang rapat Tanadoang KPPN Benteng dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, ” Ungkap Sunaryo.
Rakor dibuka oleh Kepala KPPN, Sunaryo, dengan agenda utama pembahasan progres penyaluran Dana Desa dan rekonsiliasi sisa dana desa.
Sunaryo menyampaikan bahwa sampai 4 November 2020 KPPN Benteng telah menyalurkan Dana Desa sebesar 80.9% atau sebesar Rp 67.698.477.750,- dari Pagu Dana Desa sebesar Rp 84.532.957.000,-.
“Pada saat ini 80 desa sudah selesai salur Tahap II dan memasuki tahapan penyaluran Tahap III. Yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh Pemda adalah masih terdapat 1 desa yang belum selesai penyaluran Tahap II mengingat akhir tahun anggaran semakin dekat, karena dari Tahap II ke Tahap III masih berlaku ketentuan durasi paling cepat 14 hari. Karena penyaluran Tahap II tanpa persyaratan, penyalurannya dapat segera diajukan ke KPPN, ” Imbuhnya.
Kepala KPPN Benteng juga menegaskan kembali persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2020.
“Yaitu perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dan perubahannya,
APBDes untuk setiap desa (tidak mempersyaratkan APBDes Perubahan), dan Laporan Rlrealiasi dan capaian output tahun 2019 untuk setiap Desa, ” Tandasnya.
Seluruh dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2020 harus sudah disampaikan ke KPPN Benteng pada paling lambat 11 Desember 2020.
“Untuk itu, diharapkan Pemkab Kepulauan Selayar segera menyampaikan dokumen Persyaratan dimaksud ke KPPN, ” Lanjutnya.
Pada kesempatan kali ini, Pemkab Selayar yang diwakili Dinas PMD dan BPKPAD bersama-sama dengan KPPN Benteng juga melakukan pengecekan progres kesiapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III.
Mengomentari hal itu, Kepala Dinas PMD, Iwan Baso, menyampaikan akan mengupayakan penyaluran Dana Desa tahun 2020 bisa selesai seluruhnya sebelum bulan Desember 2020.
Lalu Staf Seksi Bank, Danawan menyampaikan bahwa terkait dokumen persyaratan penyaluran dana desa Tahap III Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyampaikan Perkada dan Perubahan Perkada serta APBDes untuk 32 Desa.
“Jadi Pemkab harus segera melengkapi dokumen Laporan Realiasi dan Capaian Output Tahun 2019 untuk 81 desa dan APBDes untuk 49 Desa, ” Papar Danawan.
Selain itu, Kepala Seksi Bank, Nurlaily, meminta agar 32 Desa yang sudah relatif lebih siap tersebut bisa segara diajukan penyaluran Tahap III ke KPPN
“Supaya ada progres penyaluran dan tidak stagnan mengingat batas akhir penyaluran sudah semakin dekat, ” Sambungnya.
Selain membahas mengenai penyaluran Dana Desa, kegiatan ini juga membahas mengenai penyelesaian rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Desa serta Pemerintah Daerah dengan KPPN Benteng.
“Sampai dengan saat ini seluruh data penyaluran, penyerapan atas, dan SiLPA atas Dana Desa Tahun 2015-2019 telah disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah disampaikan kepada KPPN Benteng, ” Lanjutnya.
Danawan mengingatkan agar dilakukan pengecekan kembali nilai SiLPA tahun 2019 yang dianggarkan kembali pada tahun 2020 untuk menghindari terjadinya pemotongan atas penyaluran Dana Desa Tahap III.
“Agar penyelesaian rekonsiliasi sisa dana desa tahun 2015-2018 segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara masing-masing Kepala Desa, Kepala Dinas PMD, dan Kepala BPKPAD.
Diharapkan dengan adanya kegiatan ini penyaluran Dana Desa tahun 2020 dapat diselesaikan seluruhnya pada bulan November ini agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat baik sebagai jaring pengaman sosial maupun untuk menggerakkan sektor-sektor usaha kecil dan menengah di pedesaan sehingga upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) bisa lebih cepat, ” Tutupnya.
Bolls
