Selayarnews – Yayasan Bidikrasi Tanadoang resmi meluncurkan program Lokakarya Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, KPU Kepulauan Selayar, Bawaslu Kepulauan Selayar, KAHMI Kepulauan Selayar, serta sejumlah organisasi dan lembaga lainnya, di Warkop Keko, Benteng, Rabu (8/7/2026).
Kegiatan yang mengusung semangat penguatan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, akademisi, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Pembina Yayasan Bidikrasi Tanadoang yang juga Rektor ITSBM Selayar, Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, M.S., M.H., CEGI, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi merupakan program yang masih sangat terbatas dilaksanakan di Indonesia.
“Program seperti ini masih sangat terbatas pelaksanaannya di Indonesia. Bahkan di Sulawesi Selatan, kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam mendukung dan mendorong peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Prof. Akbar Silo, demokrasi yang berkualitas harus dibangun melalui pendidikan politik yang berkesinambungan agar masyarakat memahami hak, peran, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
“Kita ingin terus mengoptimalkan kualitas demokrasi kita agar setiap warga negara mengetahui apa peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan politik dan demokrasi. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi proses pemilihan umum semata, tetapi menjadi budaya yang melahirkan partisipasi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap pembangunan bangsa dan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Bidikrasi Tanadoang, Dr. Muhammad Ihsan Maro, S.Ag., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi diharapkan menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak dalam mencetak kader politik dan pemimpin daerah yang berintegritas.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi menjadi langkah konkret bagi seluruh pihak untuk bersama-sama membangun demokrasi yang lebih baik, lebih dewasa, dan lebih berkualitas, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, melalui forum tersebut diharapkan lahir berbagai gagasan, komitmen, dan sinergi antara partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menghadirkan kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pelaksanaan Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi menjadi salah satu langkah strategis Yayasan Bidikrasi Tanadoang dalam membangun budaya politik yang berintegritas, partisipatif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pendidikan politik yang inklusif dan kolaboratif. (Red)
























