Selayarnews– Sekolah Kebijakan dan Demokrasi Tanadoang resmi mulai diselenggarakan hari ini, Sabtu (12/9/2026), di Sekretariat Sekolah Kebijakan dan Demokrasi Tanadoang, Jl. A.P. Pettarani No. 11, Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dimulainya program tersebut ditandai dengan rangkaian kegiatan yang diprakarsai Yayasan Bidikrasi Tanadoang. Sekolah ini dirancang sebagai ruang pembelajaran dan penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami kebijakan publik, politik, kepemimpinan, serta demokrasi.
Program tersebut sebelumnya telah diperkenalkan melalui lokakarya dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 8 Juli 2026. Kolaborasi melibatkan Yayasan Bidikrasi Tanadoang bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, KAHMI Selayar, ITSBM Selayar, serta sejumlah organisasi dan elemen masyarakat.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ruang pendidikan demokrasi yang tidak hanya melibatkan kalangan akademisi, tetapi juga pemerintah, penyelenggara pemilu, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan masyarakat secara lebih luas.
Inisiator sekaligus Pembina Yayasan Bidikrasi Tanadoang yang juga Rektor ITSBM Selayar, Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, M.S., M.H., CEGI, sebelumnya menegaskan bahwa program tersebut memiliki posisi penting karena pendidikan politik perlu dilakukan secara berkelanjutan.
“Peningkatan kualitas demokrasi hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan politik yang berkelanjutan sehingga masyarakat memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Prof. Akbar Silo.
Menurut Akbar, Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi merupakan program yang masih sangat terbatas diselenggarakan di Indonesia dan disebut sebagai yang pertama kali dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Ia berharap program tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendorong peningkatan kualitas demokrasi.
Sekolah ini tidak ditempatkan sekadar sebagai forum diskusi politik, tetapi sebagai ruang pembelajaran untuk memahami hubungan antara kebijakan, pemerintahan, kepemimpinan, partisipasi politik, dan kehidupan demokrasi.
Materi yang dirancang mencakup kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, partisipasi politik, pendidikan dan budaya demokrasi, serta literasi politik. Pembelajaran melibatkan akademisi, birokrat, praktisi, penyelenggara pemilu, dan elemen masyarakat lainnya.
Direktur Yayasan Bidikrasi Tanadoang, Dr. Muhammad Ihsan Maro, S.Ag., M.Si., sebelumnya menyampaikan harapan agar sekolah tersebut dapat menjadi ruang bersama untuk melahirkan kader politik, pemimpin daerah, dan penggerak masyarakat yang memiliki kapasitas serta integritas.
Konsep tersebut membuat Sekolah Kebijakan dan Demokrasi Tanadoang memiliki cakupan yang lebih luas daripada pendidikan politik menjelang pemilu. Peserta diarahkan untuk memahami demokrasi sebagai proses yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana masyarakat berpartisipasi, mengawal kebijakan, dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara.
Program ini juga menjadi ruang untuk membicarakan persoalan-persoalan konkret yang dihadapi Selayar. Dalam kegiatan sebelumnya, misalnya, isu kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan praktik politik uang telah muncul sebagai bagian dari pembahasan mengenai kualitas demokrasi di daerah.
Dari sisi kelembagaan, keberadaan ITSBM Selayar turut memperkuat basis akademik program. ITSBM sendiri merupakan perguruan tinggi pertama yang didirikan di Kabupaten Kepulauan Selayar dan Prof. Akbar Silo tercatat sebagai rektor pertama untuk masa jabatan 2022–2026.
Dengan mulai berlangsungnya kegiatan hari ini di sekretariatnya, Sekolah Kebijakan dan Demokrasi Tanadoang diharapkan menjadi ruang belajar yang terus berkembang untuk mempertemukan gagasan akademik, pengalaman pemerintahan, praktik politik, serta aspirasi masyarakat.
Sekolah ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten, KPU Kepulauan Selayr, Bank Sulselbar, Bank Mandiri, KAHMI dan sejumlah Pihak di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Bagi Selayar, program tersebut sekaligus menjadi upaya membangun budaya demokrasi yang lebih partisipatif dan berkualitas, dengan pendidikan sebagai salah satu fondasi utamanya.
(ASP)
























