Selayar – Muhammad Rapsel Ali adalah salah satu anggota DPR-RI Komisi VIII dari Fraksi Nasdem dengan beberapa mitra kerja seperti Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Melakukan reses masa sidang II tahun 2019-2020 di Kabupaten Kepulauan Selayar, Muhammad Rapsel Ali mengunjungi 17 titik di Daerah tersebut termasuk salah satunya adalah Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial mitra kerja Komisi VIII DPR-RI, Senin (16/3).
Dalam sambutannya, Patta Amir selaku Kapala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar melaporkan bahwa dilingkup instansinya ada sekitar 26 tenaga yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Supil dan 53 orang tenaga Dinas Sosial yang non-PNS.
“Meski demikian, ahamdulillah kami sangat kuat diwilayah kerja-kerja sosial karena kami didukung oleh teman-teman pendamping-pendamping. Diantaranya adalah pendamling PKH yang berjumlah 31 orang, PKSK, PPNT dan bahkan ada pendamping disabilitas,” ungkap Patta Amir.
Seperti yang diketahui bersama bahwa kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar ini terdiri dari 11 Kecamatan dengan kurang lebih 130 pulau. Hal itu sangat berkaitan dengan tugas-tugas sosial dan erat kaitannya dengan Dinas Sosial di Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk tugas kemanusiaan yang terkena musibah di wilayah perairan atau pulau-pulau Selayar merupakan daerah rawan kecelakaan laut.
“Wilayah kita adalah yang paling banyak kecelakaan lautnya, disisi lain kami juga tidak mempunyai sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan-kegiatan penanganan itu,” paparnya.
Respon-respon yang cepat harus dilakukan dalam menangani kondisi atau masalah sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terlebih dalam mengawal beberapa pulau-pulau yang ada.
“Kami mempunyai Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang siap untuk melakukan tugas-tugas itu, haya sayangnya kami tidak punya sarana dan prasarana sehingga kami harus koordinasi dulu dengan Basarnas berarti reaksi cepat itu sesikit terhambat. Olehnya itu melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami sudah mempersiapkan semua berkas dokumen yang dibutuhkan dan ditandatangai oleh Bapak Bupati nanti saya serahkan ke staf ahli Bapak Rapsel,” jelasnya.
Selanjutnya, Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mengharapka dengan kedatangan Muhammad Rapsel Ali dalam rangka reses menyerap aspirasi bisa membuahkan hasil yang baik kedepan dalam membantu meningkatkan perhatian Pemerintah Pusat terhadap Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
“Semoga melalui Bapak Rapsel yang sudah mendengar aspirasi kami secara langsung bisa untum diperadakan minimal 1 unit kendaraan speedboot agar kita di Dinas Sosial bisa melayani masyarakat dengan cepat jika ada masalah-masalah sosial yang terjadi di pulau-pulau Selayar,” tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Rapsel Ali mengatakan, memang yang menjadi kendala di Kabupaten Kepulauan Selayar sekaligus menjadi tantangan adalah karena letak geografis kepulauan.
“Tantangan yang saya maksud adalah keterbatasan sarana dan prasarana tidak memadai sehingga ada beberapa daerah yang belum bisa dijangkau dengan sarana minim ini. Olehnya itu pada kesempatan reses ini saya melakukan kunjungan ke Dinas Sosial agar saya bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan, untuk itu mudah-mudahan saya diberikan bekal dari Dinsos Selayar untuk bisa saya perjuangkan ke pusat,” tutur Rapsel.
Keperluan dari Kapal Boot seperti apa yang disampaikan Kepa Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dianggap hal yang penting oleh Rapsel sebagai penunjang pelayanan sosial di wilayah kepulauan.
“Saya harus pertanyakan nanti kepada Kementerian terkait tentang bagaimana perhatiannya kepada daerah kepulauan yang ada di Indonesia termasuk Kepulauan Selayar ini. Sangat miris juga kalau Dinas Sosial yang berada di wilayah kepulauan tidak memiliki kapal, apalagi kita punya perangkat yang di sebut Tagana yang seharusnya harus selalu siaga karena bersifat darurat tapi karena keterbatasan itu sehingga tugas-tugas mereka harus terhambat,” imbuhnya.
Selain itu, Rapsel terus meminta aspirasi dari Dinas Sosial dan jajarannya agar bisa iya perjuangkan sebagai bahas evaluasi atau pembahasan di DPR-RI kedepannya.
Anggota Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial juga menyampaikan tentang keperluan alat komunikasi dan juga transportasi dalam menjangkau beberapa wilayah.
“Saya kira memang sarana alat komunikasi itu sangat menunjang kegiatan kita yang khususnya di daerah kepulauan termasuk sarana transportasi juga jadi silahkan diusulkan, Insya Allah saya akan kawal untuk kepentingan itu,” pungkas Rapsel.
Lebih jauh, menantu dari Wakil Presiden Republik Indonesia itu mengatakan bahwa seharusnya Pemerintah Pusat harus memberikan perhatian lebih kepada seluruh daerah kepulauan yang ada agar pelayanan terhadap masyarakat setempat bisa lebih optimal dan terjangkau dengan baik.
“Sudah sepatutnya perhatian lebih itu diberikan kepada daerah-daerah kepulauan yang ada, ini dilakukan karena memang sampai hari ini yang lebih condong diperhatikan hanyalah daerah-daerah daratan saja dan itu merupakan fakta dari hasil temuan saya selama beberapa hari melakukan reses menyerap aspirasi di sejumlah titik Kabupaten Kepulauan Selayar. Semoga kedepan lebih baik lagi dan tidak terus seperti ini,” tegasnya.
MUH.HATIM AL ASSHAMM
