Selayarnews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Senin (7/4) di Gedung DPR RI.
RDP ini dilaksanakan untuk mendengarkan konsep yang disusun Kemendagri sebagai representasi pemerintah dalam RUU tersebut. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Yuswandi A. Temenggung yang mewakili Kemendagri mengungkapkan penyusunan konsep RUU ini tetap berpegang pada arahan dari Pansus RUU.
Sebagaimana dikutip dari portal kpu.go.id Sekjen Kemendagri Yuswandi A Temenggung mengatakan “Ada tiga hal penting dalam penyusunan konsep RUU ini, yaitu akhir proses menjadi patokan waktu tahapan, yaitu pelantikan presiden dan legisatif dari pusat hingga daerah, kemudian masa kampanye menjadi hanya enam bulan, dan hari pemungutan suara pada bulan April 2019, bisa tanggal 13, 17, atau 19 April 2019,” tutur Yuswandi.
Yuswandi juga menjelaskan konsep ini distrukturkan dalam 4 tahapan, yaitu tahapan persiapan, mulai dari perencanaan, program dan anggaran, pembentukan organisasi, penyusunan peraturan dan keputusan. Khusus untuk daerah pemilihan (dapil) kabupaten/kota diserahkan kepada KPU, sedangkan dapil pusat dan provinsi menjadi lampiran dalam UU.
Kemudian tahapan pemutakhiran data pemilih, tambah Yuswandi, yang base datanya menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir. KPU diberikan waktu 16 bulan sebelum hari H, yaitu mulai sekitar bulan Desember 2017.
Selanjutnya tahapan pelaksanaan pemilu, dimulai dari pendaftaran partai politik (parpol) peserta pemilu mulai bulan Oktober 2017, pengajuan calon anggota legislatif bulan Mei 2018, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden bulan Agustus 2018. Rekapitulasi pemungutan suara tidak lagi melalui PPS dan PPK, tetapi dari TPS langsung ke kabupaten/kota.
Untuk tahapan penyelesaian sengketa pemilu, diharapkan bisa selesai Juni 2019. Pelantikan legislatif dijadwalkan tanggal 1 Oktober 2019 dan pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober 2019.
Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU RI Arief Budiman berharap UU ini didesain untuk jangka waktu yang lebih lama, untuk itu tanggal hari pelaksanaan pemungutan suara sebaiknya tidak perlu dicantumkan dalam UU. KPU juga berharap penyusunan RUU ini bisa selesai akhir bulan April 2017, sehingga tidak ada tahapan-tahapan yang harus dipadatkan jadwalnya, seperti verifikasi parpol, pencalonan, dan kampanye.
“Apabila RUU ini nanti disyahkan, kami mempersiapkan rencana tahapan, mulai dari koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan pemerintah, sosialisasi UU dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan, serta rekruitment penyelenggara pemilu di daerah,” ujar Arief yang pada 12 April 2017 yang lalu terpilih menjadi Ketua KPU RI 2017-2022.
Arief juga menjelaskan ada beberapa hal yang tidak bisa di Peraturan KPU, misalnya calon berhalangan tetap sebelum hari H, karena ini mempengaruhi pengadaan logistik. Kemudian apabila ada calon tunggal untuk presiden dan wakil presiden, pasangan calon berhalangan tetap pada saat kampanye, juga pada putaran kedua.
Terkait proses di Mahkamah Konstitusi (MK), Arief juga mengusulkan proses 45 hari di MK menjadi 20 hari saja, meskipun itu juga berpotensi melewati Akhir Masa Jabatan (AMJ), karena apabila ada putusan sela yang meminta KPU untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU), mengingat PSU bisa memakan waktu 60 hari.
Sementara itu, Anggota Pansus RUU Pemilu Rambe Kamarul Zaman mengharapkan pada bulan Mei 2017 RUU ini sudah bisa disyahkan. Menurut Rambe, prinsip serentak itu adalah hari pemungutan suara, namun untuk pelaksanaan kampanye legislatif dan presiden bisa beda waktu, sehingga masyarakat bisa lebih fokus. (K)
