Selayarnews.com,_ Suatu saat saya bertanya kepada salah seorang pejabat , mengapa begitu besarnya modal negara pada BUMN. Ini semakin membuat BUMN terlalu kuat sehingga sulit bagi swasta untuk bersaing. Apalagi BUMN mempunya sumber daya besar sebagai wakil negara. Dengan tersenyum pejabat itu berkata kepada saya bahwa tidak boleh negara dikalahkan oleh kekuatan modal, darimanapun itu. Karena pemerintah adalah negara dan disitu ada pemimpin yang dibayar rakyat untuk memastikan negara hadir disetiap ruang ekonomi. Agar apa ? agar fungsi sosial negara dapat di delevery dengan baik. Dan lagi berapapun uang APBN/APBD masuk ke BUMN/BUMD itu bukan biaya tapi modal yang tetap dianggap sebagai uang dalam neraca. Beda dengan uang keluar dari APBN/APBD yang digunakan untuk belanja, itu akan habis begitu saja tanpa ada efek yang langsung dirasakan rakyat. Demikian katanya.
Saya terkejut dengan ungkapan bahwa dana APBN/D untuk penyertaan modal BUMN /D bukanlah belanja yang habis begitu saja setelah akhir tahun anggaran. Mengapa ? dalam ilmu financial engineering, uang bukan hanya uang tunai tapi juga termasuk penyertaan modal. Jadi pelepasan uang untuk modal bukan pemborosan anggaran tapi justru suatu cara smart meningkatkan value dari anggaran. Contoh Kita membutuhkan dana untuk revitalisasi pasar. Andai dana diperlukan sebesar Rp. 10 M. Kalau menggunakan APBD maka diperlukan uang sebesar Rp. 10 M. Tapi kalau menggunakan BUMD maka diperlukan hanya sebesar 3 M atau 30% saja. Sisanya di dapat dari bank dengan skema non recourse loan atau pinjaman yang dijamin oleh proyek itu sendiri.
Bukan itu saja. Dana APBD yang keluar sebesar 30% dalam bentuk PMD untuk anggaran bangun pasar itu , tidak hilang begitu saja. Ia hanya berubah wujud dari uang kertas menjadi lembaran saham. Nah saham pemda ini dapat di sekuritisasi dalam bentuk SUKUK untuk mendapatkan dana diluar APBD. Jadi dengan skema pembiayaan pembangunan melalui BUMD ini, Pemda dapat melakukan financial engineering. Sehingga program pembangunan terus berlanjut walau kemampuan APBD terbatas. Melalui skema ini para direksi BUMD dan pejabat dinas terkait dituntut harus profesional agar sumber sumber penerimaan PEMDA bisa meningkat malalui PAD murni. Maklum ekspansi BUMD akan berujung kepada peningkatan PAD.
Itu sebabnya perlu merenovasi kantor pusat BUMD agar penampilan BUMD tdk lagi seperti kandang. Juga menetapkan kualifikasi yang ketat terhadap direksi BUMD. Karena memang strateginya mengatasi APBD yang terbatas melalui seni business dan itu harus dengan standard bisnis yang qualified. Tugas PEMDA semacam holding company yang bertugas men drive BUMD agar bekerja efektif dan mempunyai akses terhadap financial resource. Keuntungan BUMD akan menjadi PAD bagi pemda dan Pajak bagi pusat, yang akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan sosial. Begitulah seharusnya Daerah di kelola agar eskalasi pertumbuhan dapat dapat dicapai dan berkesinambungan walau APBD terbatas. Kalau semua program pembangunan tergantung APBD, ya engga perlu sekolah jauh jauh , A’rang juga bisa atau suruh yang pakai sarung dan daster malah lebih hebat kerjanya…ya cuma belanja apa sulitnya.
* Penulis adalah Legislator yang menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kab. Kep. Selayar.
